Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. https://news.okezone.com/read/2025/04/05/337/3128436/jk-soal-mbg-serahkan-ke-daerah-saja-pelaksanaannyaidhttps://news.okezone.com/read/2025/04/05/337/3128436/jk-soal-mbg-serahkan-ke-daerah-saja-pelaksanaannyahttps://news.okezone.com/read/2025/04/05/337/3128436/jk-soal-mbg-serahkan-ke-daerah-saja-pelaksanaannyaSabtu 05 April 2025 15:26 WIBAchmad Al FiqriJusuf Kalla mengatakan sebaiknya pelaksanaan MBG diserahkan ke daerah (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/04/05/337/3128436/jusuf_kalla-y2CB_large.jpgJAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Ia menilai, pelaksanaan MBG lebih baik diserahkan pada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN). "Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi project, tidak. Evaluasi pelaksanaan," tutur JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025). Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) di lokalkan?" tutur JK. Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah. "Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.   JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi. Ia menilai, pelaksanaan MBG lebih baik diserahkan pada pemerintah daerah, bukan Badan Gizi Nasional (BGN). "Evaluasi pelaksanaan. Kan semuanya dievaluasi. Bukan evaluasi project, tidak. Evaluasi pelaksanaan," tutur JK kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025). Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini berkata, evaluasi pelaksanaan bisa mencakup lembaga yang menyelenggaralan MBG. "Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) di lokalkan?" tutur JK. Menurutnya, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan pada pemerinrah daerah. "Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya," ucap JK.