Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan pertanian. https://news.okezone.com/read/2025/04/07/525/3128924/gubernur-jabar-ngadu-ke-presiden-soal-mahalnya-obat-hama-pertanian-begini-respons-produsen-pestisidaidhttps://news.okezone.com/read/2025/04/07/525/3128924/gubernur-jabar-ngadu-ke-presiden-soal-mahalnya-obat-hama-pertanian-begini-respons-produsen-pestisidahttps://news.okezone.com/read/2025/04/07/525/3128924/gubernur-jabar-ngadu-ke-presiden-soal-mahalnya-obat-hama-pertanian-begini-respons-produsen-pestisidaSenin 07 April 2025 22:00 WIBArie Dwi SatrioObat hama pertanian (foto: dok ist)https://img.okezone.com/content/2025/04/07/525/3128924/obat_hama_pertanian-wvan_large.jpg JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan pertanian. Khususnya, masalah mahalnya obat pembasmi hama pertanian. Aduan itu disampaikan Dedi Mulyadi saat Presiden Prabowo menyambangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam rangka agenda panen raya serentak, pada Senin (7/4/2025). "Beratnya para petani, sekarang pupuk sudah lancar pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong. Karena saya petani, Pak," kata Dedi Mulyadi kepada Prabowo. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (Apropi), Yanno Nunuhitu angkat bicara ihwal aduan Gubernur Jabar ke Presiden Prabowo soal mahalnya obat pembasmi hama. Menurut Yanno, kebutuhan pestisida dalam sektor pertanian adalah keniscayaan. Oleh karenanya, ia meyakini tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan tanpa pestisida. Ia mengaku turut memantau penggunaan pestisida untuk pertanian. "Penggunaan pestisida di Indonesia, dikawal dengan sangat ketat oleh Kementrian Pertanian, untuk memastikan bahwa semua pestisida yang beredar, efektif, aman bagi manusia, aman bagi lingkungan hidup," kata Yanno.   Yanno mewakili Apropi menyatakan sepakat dengan pernyataan Dedi Mulyadi. Ia merasa pemerintah perlu berupaya untuk menghadirkan pestisida yang bermutu dengan harga lebih terjangkau bagi industri pertanian Indonesia. "Sebagian besar pestisida Indonesia masih impor, sehingga harga dan ketersediaannya di tentukan oleh negara produsen," sambungnya. Yanno menambahkan, Apropi selaku asosiasi produsen pestisida dalam negeri meminta campur tangan dan dukungan pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada pestisida impor. "Di Jawa Barat ada 4 pabrik pestisida milik anggota APROPI,  mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Pak KDM (Dedi Mulyadi) untuk menghasilkan pestisida yang efektif, efisien, aman bagi penguna, aman bagi konsumen hasil pertanian, dan aman bagi lingkungan," kata Yanno. "APROPI mendukung gerakan swasembada pangan Bapak Presiden 1000 (seribu) persen," sambungnya.   JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengadu ke Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan pertanian. Khususnya, masalah mahalnya obat pembasmi hama pertanian. Aduan itu disampaikan Dedi Mulyadi saat Presiden Prabowo menyambangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam rangka agenda panen raya serentak, pada Senin (7/4/2025). "Beratnya para petani, sekarang pupuk sudah lancar pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong. Karena saya petani, Pak," kata Dedi Mulyadi kepada Prabowo. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (Apropi), Yanno Nunuhitu angkat bicara ihwal aduan Gubernur Jabar ke Presiden Prabowo soal mahalnya obat pembasmi hama. Menurut Yanno, kebutuhan pestisida dalam sektor pertanian adalah keniscayaan. Oleh karenanya, ia meyakini tidak akan mungkin tercapai swasembada pangan tanpa pestisida. Ia mengaku turut memantau penggunaan pestisida untuk pertanian. "Penggunaan pestisida di Indonesia, dikawal dengan sangat ketat oleh Kementrian Pertanian, untuk memastikan bahwa semua pestisida yang beredar, efektif, aman bagi manusia, aman bagi lingkungan hidup," kata Yanno.   Yanno mewakili Apropi menyatakan sepakat dengan pernyataan Dedi Mulyadi. Ia merasa pemerintah perlu berupaya untuk menghadirkan pestisida yang bermutu dengan harga lebih terjangkau bagi industri pertanian Indonesia. "Sebagian besar pestisida Indonesia masih impor, sehingga harga dan ketersediaannya di tentukan oleh negara produsen," sambungnya. Yanno menambahkan, Apropi selaku asosiasi produsen pestisida dalam negeri meminta campur tangan dan dukungan pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada pestisida impor. "Di Jawa Barat ada 4 pabrik pestisida milik anggota APROPI,  mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Pak KDM (Dedi Mulyadi) untuk menghasilkan pestisida yang efektif, efisien, aman bagi penguna, aman bagi konsumen hasil pertanian, dan aman bagi lingkungan," kata Yanno. "APROPI mendukung gerakan swasembada pangan Bapak Presiden 1000 (seribu) persen," sambungnya.