Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan bahwa ada seorang pimpinan DPR RI yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). https://news.okezone.com/read/2025/04/10/337/3129736/kpk-bongkar-ada-1-pimpinan-dpr-belum-laporkan-harta-kekayaanidhttps://news.okezone.com/read/2025/04/10/337/3129736/kpk-bongkar-ada-1-pimpinan-dpr-belum-laporkan-harta-kekayaanhttps://news.okezone.com/read/2025/04/10/337/3129736/kpk-bongkar-ada-1-pimpinan-dpr-belum-laporkan-harta-kekayaanKamis 10 April 2025 17:19 WIBDanandaya Arya putraKPK (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/04/10/337/3129736/kpk-PmkZ_large.jpgJAKARTA - Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan bahwa ada seorang pimpinan DPR RI yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sementara 4 pimpinan lain sudah melaporkan LHKPN. "Untuk informasinya, 4 sudah, 1 masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Adapun, pimpinan DPR RI periode 2024-2029 di antaranya, Puan Maharani sebagai ketua. Sedangkan Sufmi Dasco Ahmad; Cucun Ahmad Syamsurijal; Adies Kadir dan Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua DPR. Tessa menyampaikan dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pimpinan DPR yang yang belum menyampaikan LHKPN. Ia mengingatkan bahwa besok, Jumat 4 April 2025 adalah batas akhir penyampaian LHKPN.  "Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu 1 hari lagi," ujarnya. Di sisi lain, secara keseluruhan masih terdapat lebih dari 16 ribu penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN. Jumlah tersebut berdasarkan data per 9 April 2025. "Masih terdapat 16.867 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN, dari total 416.723 wajib lapor atau masih ada sekitar 4% yang belum melaporkan harta kekayaannya," kata anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis.    Diketahui, Lembaga Antirasuah memperpanjang batas akhir penyampaian LHKPN hingga 11 April 2025. Dengan begitu, para wajib lapor LHKPN diharapkan dapat menyampaikan kewajiban mereka dengan patuh.  "Baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh dalam kebenaran dan kelengkapan aset dan harta yang dilaporkan dalam LHKPN," ujarnya. "KPK juga mengimbau kepada pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para PN/WL di instansinya," sambungnya.  JAKARTA - Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan bahwa ada seorang pimpinan DPR RI yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sementara 4 pimpinan lain sudah melaporkan LHKPN. "Untuk informasinya, 4 sudah, 1 masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Adapun, pimpinan DPR RI periode 2024-2029 di antaranya, Puan Maharani sebagai ketua. Sedangkan Sufmi Dasco Ahmad; Cucun Ahmad Syamsurijal; Adies Kadir dan Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua DPR. Tessa menyampaikan dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui siapa pimpinan DPR yang yang belum menyampaikan LHKPN. Ia mengingatkan bahwa besok, Jumat 4 April 2025 adalah batas akhir penyampaian LHKPN.  "Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu 1 hari lagi," ujarnya. Di sisi lain, secara keseluruhan masih terdapat lebih dari 16 ribu penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN. Jumlah tersebut berdasarkan data per 9 April 2025. "Masih terdapat 16.867 PN/WL yang belum menyampaikan LHKPN, dari total 416.723 wajib lapor atau masih ada sekitar 4% yang belum melaporkan harta kekayaannya," kata anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis.    Diketahui, Lembaga Antirasuah memperpanjang batas akhir penyampaian LHKPN hingga 11 April 2025. Dengan begitu, para wajib lapor LHKPN diharapkan dapat menyampaikan kewajiban mereka dengan patuh.  "Baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh dalam kebenaran dan kelengkapan aset dan harta yang dilaporkan dalam LHKPN," ujarnya. "KPK juga mengimbau kepada pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para PN/WL di instansinya," sambungnya.