Presiden Prabowo Subianto telah meneken Undang-Undang (UU) TNI sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Sebelumnya, UU TNI telah disahkan di Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. https://news.okezone.com/read/2025/04/17/337/3131581/presiden-prabowo-sudah-teken-uu-tni-nbspidhttps://news.okezone.com/read/2025/04/17/337/3131581/presiden-prabowo-sudah-teken-uu-tni-nbsphttps://news.okezone.com/read/2025/04/17/337/3131581/presiden-prabowo-sudah-teken-uu-tni-nbspKamis 17 April 2025 13:21 WIBBinti MufaridaPresiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/04/17/337/3131581/presiden_prabowo_subianto-R9hK_large.jpg JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meneken Undang-Undang (UU) TNI sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Sebelumnya, UU TNI telah disahkan di Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. "Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu 27 atau 28 (Maret) nanti aku cek lagi ya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media, Kamis (17/4/2025). Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa setelah disahkan DPR RI, maka UU TNI bukan lagi menjadi ranah Kementerian Hukum (Kemenkum), melainkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) "Sejak Revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di kemenkum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara," katanya. "Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensesneg. Karena bukan di kami lagi," tandasnya. JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah meneken Undang-Undang (UU) TNI sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Sebelumnya, UU TNI telah disahkan di Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. "Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu 27 atau 28 (Maret) nanti aku cek lagi ya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media, Kamis (17/4/2025). Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa setelah disahkan DPR RI, maka UU TNI bukan lagi menjadi ranah Kementerian Hukum (Kemenkum), melainkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) "Sejak Revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di kemenkum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara," katanya. "Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensesneg. Karena bukan di kami lagi," tandasnya.