Hasan Nasbi resmi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidensial Communication Officer (PCO). https://news.okezone.com/read/2025/04/29/337/3134723/hasan-nasbi-mundur-kantor-komunikasi-kepresidenan-tetap-jalanidhttps://news.okezone.com/read/2025/04/29/337/3134723/hasan-nasbi-mundur-kantor-komunikasi-kepresidenan-tetap-jalanhttps://news.okezone.com/read/2025/04/29/337/3134723/hasan-nasbi-mundur-kantor-komunikasi-kepresidenan-tetap-jalanSelasa 29 April 2025 15:24 WIBBinti MufaridaHasan Nasbi Mundur, Kantor Komunikasi Kepresidenan Tetap Jalan (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/04/29/337/3134723/hasan_nasbi_mundur_kantor_komunikasi_kepresidenan_tetap_jalan-1Hkx_large.jpgJAKARTA - Hasan Nasbi resmi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidensial Communication Officer (PCO). Di mana, Hasan telah menyatakan hari terakhirnya sebagai Kepala PCO per 21 April 2025. "Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/4/2025). Noudhy menegaskan Kantor Komunikasi Kepresidenan menghormati keputusan dari Hasan Nasbi yang telah mengemban tugas sebagai PCO sejak Agustus 2024. "Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut, serta mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Hasan Nasbi selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024," tegasnya. Noudhy juga mengatakan bahwa surat pengunduran Hasan sebagai Kepala PCO diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. "Surat pengunduran diri Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi telah diserahkan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Sekretaris Kabinet," katanya.    Lebih lanjut, Noudhy memastikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan akan tetap berjalan meskipun Hasan Nasbi mundur. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa." "Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden. Kami percaya seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. JAKARTA - Hasan Nasbi resmi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidensial Communication Officer (PCO). Di mana, Hasan telah menyatakan hari terakhirnya sebagai Kepala PCO per 21 April 2025. "Pada hari ini, Selasa 29 April 2025, Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Bapak Hasan Nasbi telah mengumumkan bahwa beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno dalam keterangan yang diterima, Selasa (29/4/2025). Noudhy menegaskan Kantor Komunikasi Kepresidenan menghormati keputusan dari Hasan Nasbi yang telah mengemban tugas sebagai PCO sejak Agustus 2024. "Kami menghormati keputusan Bapak Hasan Nasbi tersebut, serta mengapresiasi pengabdian dan seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Hasan Nasbi selama mengemban tugas sebagai Kepala PCO sejak Agustus 2024," tegasnya. Noudhy juga mengatakan bahwa surat pengunduran Hasan sebagai Kepala PCO diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. "Surat pengunduran diri Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi telah diserahkan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Sekretaris Kabinet," katanya.    Lebih lanjut, Noudhy memastikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan akan tetap berjalan meskipun Hasan Nasbi mundur. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap bertugas seperti biasa." "Kami fokus untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program-program prioritas Bapak Presiden. Kami percaya seluruh proses akan berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.