KPK mengungkap masih terdapat 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). https://news.okezone.com/read/2025/05/10/337/3137971/kpk-11-114-penyelenggara-negara-belum-setor-lhkpnidhttps://news.okezone.com/read/2025/05/10/337/3137971/kpk-11-114-penyelenggara-negara-belum-setor-lhkpnhttps://news.okezone.com/read/2025/05/10/337/3137971/kpk-11-114-penyelenggara-negara-belum-setor-lhkpnSabtu 10 Mei 2025 15:35 WIBJonathan SimanjuntakKPK (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/05/10/337/3137971/kpk-vKYU_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masih terdapat 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan periodik 2024. Jumlah tersebut dari total penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN sebanyak 415.875. "KPK mencatat 404.761 penyelenggara negara sudah melaporkan LHKPN-nya, dari total wajib lapor 415.875. Sehingga masih ada 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN nya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip, Sabtu (10/5/2025). Tingkat pelaporan tertinggi dicapai oleh lembaga yudikatif yaitu dengan capaian 99,99%. Hanya satu orang yang tercatat belum melaporkan LHKPN-nya. Sementara, tingkat pelaporan terendah ada pada bidang legislatif. Tingkat pelaporan legislatif tercatat dengan angka 87,96%. Budi mengimbau penyelenggara negara yang belum menyelesaikan kewajiban untuk melaporkan LHKPN-nya. Ia menyebut LHKPN tetap bisa dilaporkan meskipun tenggat waktu sudah habis. "Sedangkan bagi para PN/Wajib Lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik, meski tetap tercatat terlambat," jelas Budi.   Data LHKPN Nasional: Eksekutif Total Wajib Lapor: 332.353 Sudah Lapor: 324.358 Belum Lapor: 7.995 Persentase Pelaporan: 97,59% Laporan Lengkap: 287.325 Belum Lengkap: 37.033 Tingkat Kepatuhan: 86,45% Yudikatif Total Wajib Lapor: 17.931 Sudah Lapor: 17.930 Belum Lapor: 1 Persentase Pelaporan: 99,99% Laporan Lengkap: 17.464 Belum Lengkap: 468 Tingkat Kepatuhan: 97,40% BUMN/BUMD Total Wajib Lapor: 44.839 Sudah Lapor: 44.219 Belum Lapor: 620 Persentase Pelaporan: 98,62% Laporan Lengkap: 40.545 Belum Lengkap: 3.674 Tingkat Kepatuhan: 90,42% Total Nasional: Total Wajib Lapor: 415.875 Sudah Lapor: 404.761 Belum Lapor: 11.114 Persentase Pelaporan: 97,33% Laporan Lengkap: 362.882 Belum Lengkap: 41.879 Tingkat Kepatuhan Nasional: 87,26%   JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masih terdapat 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan periodik 2024. Jumlah tersebut dari total penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN sebanyak 415.875. "KPK mencatat 404.761 penyelenggara negara sudah melaporkan LHKPN-nya, dari total wajib lapor 415.875. Sehingga masih ada 11.114 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN nya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip, Sabtu (10/5/2025). Tingkat pelaporan tertinggi dicapai oleh lembaga yudikatif yaitu dengan capaian 99,99%. Hanya satu orang yang tercatat belum melaporkan LHKPN-nya. Sementara, tingkat pelaporan terendah ada pada bidang legislatif. Tingkat pelaporan legislatif tercatat dengan angka 87,96%. Budi mengimbau penyelenggara negara yang belum menyelesaikan kewajiban untuk melaporkan LHKPN-nya. Ia menyebut LHKPN tetap bisa dilaporkan meskipun tenggat waktu sudah habis. "Sedangkan bagi para PN/Wajib Lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik, meski tetap tercatat terlambat," jelas Budi.   Data LHKPN Nasional: Eksekutif Total Wajib Lapor: 332.353 Sudah Lapor: 324.358 Belum Lapor: 7.995 Persentase Pelaporan: 97,59% Laporan Lengkap: 287.325 Belum Lengkap: 37.033 Tingkat Kepatuhan: 86,45% Yudikatif Total Wajib Lapor: 17.931 Sudah Lapor: 17.930 Belum Lapor: 1 Persentase Pelaporan: 99,99% Laporan Lengkap: 17.464 Belum Lengkap: 468 Tingkat Kepatuhan: 97,40% BUMN/BUMD Total Wajib Lapor: 44.839 Sudah Lapor: 44.219 Belum Lapor: 620 Persentase Pelaporan: 98,62% Laporan Lengkap: 40.545 Belum Lengkap: 3.674 Tingkat Kepatuhan: 90,42% Total Nasional: Total Wajib Lapor: 415.875 Sudah Lapor: 404.761 Belum Lapor: 11.114 Persentase Pelaporan: 97,33% Laporan Lengkap: 362.882 Belum Lengkap: 41.879 Tingkat Kepatuhan Nasional: 87,26%