Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan, penerapan sistem e-voting untuk pemilu 2029 tergantung keputusan pemerintah dan DPR. https://news.okezone.com/read/2025/05/19/337/3140254/bisakah-e-voting-digunakan-pada-pemilu-2029-ini-kata-wamendagri-nbspidhttps://news.okezone.com/read/2025/05/19/337/3140254/bisakah-e-voting-digunakan-pada-pemilu-2029-ini-kata-wamendagri-nbsphttps://news.okezone.com/read/2025/05/19/337/3140254/bisakah-e-voting-digunakan-pada-pemilu-2029-ini-kata-wamendagri-nbspSenin 19 Mei 2025 19:43 WIBDanandaya Arya putraWamendagri Bima Arya (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/05/19/337/3140254/wamendagri_bima_arya-Eifp_large.jpg JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan, penerapan sistem e-voting untuk pemilu 2029 tergantung keputusan pemerintah dan DPR. Dia menyebut, mekanisme e-voting juga terbuka dibahas dalam RUU Pemilu. "Ya tergantung kesepakatan dari pemerintah bersama DPR," kata Bima di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (19/5/2025). Perihal kesiapan pemerintah dalam penerapan e-voting, kata Bima, secara infrastuktur sudah siap digunakan dalam pemilihan Kepala Desa. Namun jika digunakan dalam Pilkada, menurutnya perlu dikaji mendalam. "Ya kalau di desa itu relatif siap sebetulnya. Karena teknologinya sederhana. Nah kalau ditarik ke kota kabupaten tentu perlu sistem yang lebih matang," lanjutnya. Bima menyebut, penerapan sistem e-voting ke tingkat nasional ini, akan lebih dulu dimaksimalkan dalam pemilihan Kepala Desa, yang akan datang.  "Tapi paling tidak kita ingin coba nanti di tahapan pilkades berikutnya akan dimaksimalkan. Sehingga ini menjadi batu loncatan atau tahapan menuju e-voting di tingkat nasional nantinya," pungkasnya.   JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan, penerapan sistem e-voting untuk pemilu 2029 tergantung keputusan pemerintah dan DPR. Dia menyebut, mekanisme e-voting juga terbuka dibahas dalam RUU Pemilu. "Ya tergantung kesepakatan dari pemerintah bersama DPR," kata Bima di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (19/5/2025). Perihal kesiapan pemerintah dalam penerapan e-voting, kata Bima, secara infrastuktur sudah siap digunakan dalam pemilihan Kepala Desa. Namun jika digunakan dalam Pilkada, menurutnya perlu dikaji mendalam. "Ya kalau di desa itu relatif siap sebetulnya. Karena teknologinya sederhana. Nah kalau ditarik ke kota kabupaten tentu perlu sistem yang lebih matang," lanjutnya. Bima menyebut, penerapan sistem e-voting ke tingkat nasional ini, akan lebih dulu dimaksimalkan dalam pemilihan Kepala Desa, yang akan datang.  "Tapi paling tidak kita ingin coba nanti di tahapan pilkades berikutnya akan dimaksimalkan. Sehingga ini menjadi batu loncatan atau tahapan menuju e-voting di tingkat nasional nantinya," pungkasnya.