Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi memastikan pemerintah siap mencarikan win-win solution atau jalan keluar dari tuntutan para mitra driver ojek online (ojol). https://news.okezone.com/read/2025/05/20/337/3140344/ojol-demo-besar-besaran-hari-ini-istana-kita-cari-win-win-solusinyaidhttps://news.okezone.com/read/2025/05/20/337/3140344/ojol-demo-besar-besaran-hari-ini-istana-kita-cari-win-win-solusinyahttps://news.okezone.com/read/2025/05/20/337/3140344/ojol-demo-besar-besaran-hari-ini-istana-kita-cari-win-win-solusinyaSelasa 20 Mei 2025 08:15 WIBBinti MufaridaIlustrasi ojek online (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/05/20/337/3140344/ojol-l9dn_large.jpgJAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi memastikan pemerintah siap mencarikan win-win solution atau jalan keluar dari tuntutan para mitra driver ojek online (ojol). Respons itu dilontarkan menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar ojol hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Hasan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menggelar dialog dengan perwakilan driver ojol. Dialog ini untuk memastikan tuntutan driver mendapatkan jalan keluar dan secara teknis akan berada di Kemenhub. “Kita cari win-win solusinya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini,” ujar Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (20/5/2025). Hasan menegaskan, aksi driver ojol merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, ia mengimbau agar aksi tersebut tidak sampai mengganggu kepentingan publik secara luas. “Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi, kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita menghimbau seperti itu,” tegasnya.   Pemerintah terbuka untuk menerima dan mendiskusikan aspirasi para ojol. “Dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” ujarnya.  Saat ditanya soal kemungkinan perbaikan sistem menyusul aksi serupa yang kerap terjadi, Hasan menyatakan, demonstrasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. “Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang,” pungkasnya. JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi memastikan pemerintah siap mencarikan win-win solution atau jalan keluar dari tuntutan para mitra driver ojek online (ojol). Respons itu dilontarkan menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar ojol hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Hasan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menggelar dialog dengan perwakilan driver ojol. Dialog ini untuk memastikan tuntutan driver mendapatkan jalan keluar dan secara teknis akan berada di Kemenhub. “Kita cari win-win solusinya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini,” ujar Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (20/5/2025). Hasan menegaskan, aksi driver ojol merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, ia mengimbau agar aksi tersebut tidak sampai mengganggu kepentingan publik secara luas. “Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi, kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita menghimbau seperti itu,” tegasnya.   Pemerintah terbuka untuk menerima dan mendiskusikan aspirasi para ojol. “Dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini,” ujarnya.  Saat ditanya soal kemungkinan perbaikan sistem menyusul aksi serupa yang kerap terjadi, Hasan menyatakan, demonstrasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. “Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang,” pungkasnya.