Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua eks Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). https://news.okezone.com/read/2025/05/23/337/3141327/telurusi-korupsi-kemnaker-kpk-panggil-dua-eks-dirjen-binapentaidhttps://news.okezone.com/read/2025/05/23/337/3141327/telurusi-korupsi-kemnaker-kpk-panggil-dua-eks-dirjen-binapentahttps://news.okezone.com/read/2025/05/23/337/3141327/telurusi-korupsi-kemnaker-kpk-panggil-dua-eks-dirjen-binapentaJum'at 23 Mei 2025 12:51 WIBNur KhabibiKPK (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/05/23/337/3141327/kpk-TnAS_large.jpgJAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua eks Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.  "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengurusan rencana penggunanan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemnaker," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (23/5/2025).  Dua orang yang dimaksud adalah Suhartono Dirjen Binapenta Kemnaker 2020-2023 dan Haryanto Dirjen Binapenta Kemnaker 2024-2025. Selain itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil dua saksi lain, yakni Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA Kemnaker 2017-2019 dan Devi Angraeni selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemnaker 2024-2025. Belum diketahui, materi apa yang akan digali penyidik dari keterangan mereka. Budi hanya menyebutkan mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.    Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, pegawai Kemnaker pada Direktorat Jenderal Binapenta diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dari calon TKA.  "Di mana, oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B terhadap para calon kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Asep, Selasa 20 Mei 2025.  Menurutnya, praktik tersebut terjadi pada 2020-2023. Dalam perkara yang dimaksud, delapan orang ditetapkan tersangka. "Dengan tersangka delapan orang," ujarnya. JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua eks Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Keduanya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.  "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengurusan rencana penggunanan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kemnaker," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (23/5/2025).  Dua orang yang dimaksud adalah Suhartono Dirjen Binapenta Kemnaker 2020-2023 dan Haryanto Dirjen Binapenta Kemnaker 2024-2025. Selain itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memanggil dua saksi lain, yakni Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA Kemnaker 2017-2019 dan Devi Angraeni selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemnaker 2024-2025. Belum diketahui, materi apa yang akan digali penyidik dari keterangan mereka. Budi hanya menyebutkan mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.    Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, pegawai Kemnaker pada Direktorat Jenderal Binapenta diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dari calon TKA.  "Di mana, oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B terhadap para calon kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," kata Asep, Selasa 20 Mei 2025.  Menurutnya, praktik tersebut terjadi pada 2020-2023. Dalam perkara yang dimaksud, delapan orang ditetapkan tersangka. "Dengan tersangka delapan orang," ujarnya.