Keinginan Presiden Prabowo Subianto membersihkan pejabat tidak becus kerja mendapat dukungan. https://news.okezone.com/read/2025/06/02/337/3143970/legislator-pkb-dukung-prabowo-bersihkan-pejabat-yang-tidak-becus-bekerjaidhttps://news.okezone.com/read/2025/06/02/337/3143970/legislator-pkb-dukung-prabowo-bersihkan-pejabat-yang-tidak-becus-bekerjahttps://news.okezone.com/read/2025/06/02/337/3143970/legislator-pkb-dukung-prabowo-bersihkan-pejabat-yang-tidak-becus-bekerjaSenin 02 Juni 2025 15:05 WIBFelldy UtamaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha/Foto: Capture TVPhttps://img.okezone.com/content/2025/06/02/337/3143970/muhammad_toha-hDrT_large.jpgJAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat negara tidak sanggup emban jabatan segera mundur. Terlebih pejabat negara tersebut tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Menurut Toha, sikap tegas Presiden sebagai langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. "Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar undang-undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha, Senin (2/6/2025).  Selain itu, pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, dan taat pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. "Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," ujarnya Sebagai mitra pemerintah, DPR akan terus mendukung upaya Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih. "Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya. JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat negara tidak sanggup emban jabatan segera mundur. Terlebih pejabat negara tersebut tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Menurut Toha, sikap tegas Presiden sebagai langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. "Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar undang-undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat," kata Toha, Senin (2/6/2025).  Selain itu, pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, dan taat pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. "Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan," ujarnya Sebagai mitra pemerintah, DPR akan terus mendukung upaya Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih. "Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.