Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), batal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025). https://news.okezone.com/read/2025/06/03/337/3144129/ribuan-buruh-batal-gelar-aksi-unjuk-rasa-di-istana-dan-dpr-hari-iniidhttps://news.okezone.com/read/2025/06/03/337/3144129/ribuan-buruh-batal-gelar-aksi-unjuk-rasa-di-istana-dan-dpr-hari-inihttps://news.okezone.com/read/2025/06/03/337/3144129/ribuan-buruh-batal-gelar-aksi-unjuk-rasa-di-istana-dan-dpr-hari-iniSelasa 03 Juni 2025 01:00 WIBAchmad Al FiqriBuruh batal demo di Jakarta (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/06/02/337/3144129/buruh_batal_demo_di_jakarta-g0SH_large.jpg JAKARTA - Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), batal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025). Keputusan itu didasari lantaran para buruh telah diterima beraudiensi dengan pihak Pemerintah dan DPR RI. "Setelah melalui diskusi yang panjang antara buruh dan pemerintah bersama DPR RI, maka diputuskan bahwa terhadap 4 tuntutan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSP-PB akan dicari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (2/6/2025). Presiden KSPI ini menyampaikan, pihak buruh direncanakan akan membahas empat tuntutan dengan pihak Pemerintah dan DPR RI pada Kamis, 5 Juni 2025. Adapun keempat isu yang akan dibahas yakni tolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia. Kemudian, angkat perbudakan mitra pos menjadi karyawan langsung PT Pos Indonesia, tolak kenaikan iuran dan KRIS BPJS Kesehatan serta stop PHK dan hapus outsorcing. "Terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama," kata Said.   "Sementara itu, untuk dua isu lainnya, disepakati akan dibahas pada tanggal yang sama, yaitu 5 Juni 2025, bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan pimpinan DPR RI," imbuhnya. Kendati demikian, Said menyatakan KSP dan Partai Buruh bersepakat untuk membatalkan aksi ribuan buruh dan pensiunan PT Pos yang direncanakan digelar dk Istana Negara dan DPR RI pada 3 Juni 2025 mendatang. "Dengan demikian, aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan," pungkasnya. JAKARTA - Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), batal menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka dan Gedung DPR RI pada Selasa (3/6/2025). Keputusan itu didasari lantaran para buruh telah diterima beraudiensi dengan pihak Pemerintah dan DPR RI. "Setelah melalui diskusi yang panjang antara buruh dan pemerintah bersama DPR RI, maka diputuskan bahwa terhadap 4 tuntutan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSP-PB akan dicari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (2/6/2025). Presiden KSPI ini menyampaikan, pihak buruh direncanakan akan membahas empat tuntutan dengan pihak Pemerintah dan DPR RI pada Kamis, 5 Juni 2025. Adapun keempat isu yang akan dibahas yakni tolak penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia. Kemudian, angkat perbudakan mitra pos menjadi karyawan langsung PT Pos Indonesia, tolak kenaikan iuran dan KRIS BPJS Kesehatan serta stop PHK dan hapus outsorcing. "Terkait isu pensiunan PT Pos dan Mitra Pos, bahkan telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung dilakukan pertemuan dan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama," kata Said.   "Sementara itu, untuk dua isu lainnya, disepakati akan dibahas pada tanggal yang sama, yaitu 5 Juni 2025, bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan pimpinan DPR RI," imbuhnya. Kendati demikian, Said menyatakan KSP dan Partai Buruh bersepakat untuk membatalkan aksi ribuan buruh dan pensiunan PT Pos yang direncanakan digelar dk Istana Negara dan DPR RI pada 3 Juni 2025 mendatang. "Dengan demikian, aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan," pungkasnya.