Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf angkat bicara ihwal berhembusnya kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. https://news.okezone.com/read/2025/06/05/337/3144995/isu-reshuffle-menguat-pks-presiden-bisa-evaluasi-menteri-yang-kurang-baikidhttps://news.okezone.com/read/2025/06/05/337/3144995/isu-reshuffle-menguat-pks-presiden-bisa-evaluasi-menteri-yang-kurang-baikhttps://news.okezone.com/read/2025/06/05/337/3144995/isu-reshuffle-menguat-pks-presiden-bisa-evaluasi-menteri-yang-kurang-baikKamis 05 Juni 2025 18:22 WIBFelldy UtamaPresiden PKS Al Muzzammil Yusuf (Foto: Felldy Utama/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/06/05/337/3144995/pks-J6n8_large.jpgJAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf angkat bicara ihwal berhembusnya kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi PKS, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, PKS menghargai hak prerogatif presiden tersebut sebagai kepala pemerintahan. "Tentang bicara reshuffle, saya kira pertama Itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang," kata Al Muzzammil di kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025). Muzzammil mengungkapkan, kalau pun PKS berdialog dengan sesama partai koalisi pendukung pemerintah soal reshuffle, maka tetap mengembalikan keputusan kepada presiden. "Jadi, pada saat kita berdialog sesama partai koalisi tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden," ujarnya. Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang akan di-reshuffle, itu merupakan kewenangan penuh Prabowo. "Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik yang diganti dan lain-lain, kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya. JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf angkat bicara ihwal berhembusnya kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi PKS, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga, PKS menghargai hak prerogatif presiden tersebut sebagai kepala pemerintahan. "Tentang bicara reshuffle, saya kira pertama Itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh undang-undang dasar, oleh undang-undang," kata Al Muzzammil di kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025). Muzzammil mengungkapkan, kalau pun PKS berdialog dengan sesama partai koalisi pendukung pemerintah soal reshuffle, maka tetap mengembalikan keputusan kepada presiden. "Jadi, pada saat kita berdialog sesama partai koalisi tentu kita akan dialogkan dengan penghormatan penuh kepada hak prerogatif presiden," ujarnya. Kendati demikian, Muzzammil kembali menekankan bahwa kapan dan siapa pun yang akan di-reshuffle, itu merupakan kewenangan penuh Prabowo. "Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik yang diganti dan lain-lain, kita hormati sepenuhnya hak prerogatif presiden," pungkasnya.