Apalagi, kata dia, tak ada faktor kepentingan dan kekayaan alam di pulau tersebut. https://news.okezone.com/read/2025/06/13/337/3147097/jk-polemik-empat-pulau-dengan-sumut-merupakan-harga-diri-untuk-acehidhttps://news.okezone.com/read/2025/06/13/337/3147097/jk-polemik-empat-pulau-dengan-sumut-merupakan-harga-diri-untuk-acehhttps://news.okezone.com/read/2025/06/13/337/3147097/jk-polemik-empat-pulau-dengan-sumut-merupakan-harga-diri-untuk-acehJum'at 13 Juni 2025 18:15 WIBAchmad Al FiqriJK: Polemik Empat Pulau dengan Sumut Merupakan Harga Diri untuk Aceh/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2025/06/13/337/3147097/jusuf_kalla-UP9N_large.jpgJAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi wacana pengelolaan bersama kekayaan alam empat pulau yang jadi polemik. Menurut JK, tak ada daerah bisa dikelola oleh dua pemerintah daerah berbeda. JK juga mempertanyakan kewenangan pemerintah daerah bila bisa menggarap kekayaan alam dengan daerah lain. "Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Masa dua, bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar," ujar JK saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025). JK pun menilai, polemik empat pulau dengan Sumut merupakan harga diri untuk Aceh. "Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," tuturnya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun berharap Pemerintah Pusat bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia, tak ada faktor kepentingan dan kekayaan alam di pulau tersebut.   "Jadi, saya kira, saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemasalahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ," ucap JK. "Di situ kan tidak ada minyak. Tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada," pungkasnya. JAKARTA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi wacana pengelolaan bersama kekayaan alam empat pulau yang jadi polemik. Menurut JK, tak ada daerah bisa dikelola oleh dua pemerintah daerah berbeda. JK juga mempertanyakan kewenangan pemerintah daerah bila bisa menggarap kekayaan alam dengan daerah lain. "Setahu saya tidak ada pulau atau daerah yang dikelola bersama. Tidak ada, masa dua bupatinya. Masa dua, bayar pajaknya kemana? Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar," ujar JK saat jumpa pers di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025). JK pun menilai, polemik empat pulau dengan Sumut merupakan harga diri untuk Aceh. "Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat," tuturnya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun berharap Pemerintah Pusat bisa menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi, kata dia, tak ada faktor kepentingan dan kekayaan alam di pulau tersebut.   "Jadi, saya kira, saya yakin ini agar diselesaikan. Agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemasalahatan bersama. Toh tidak ada faktor penting di situ," ucap JK. "Di situ kan tidak ada minyak. Tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari ada, tapi hari ini tidak ada," pungkasnya.