Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan eks Direktur Utama PT. Taspen, Antonius N.S. Kosasih. Kosasih terjerat dalam kasus dugaan investasi fiktif Rp1 triliun. https://news.okezone.com/read/2025/06/17/337/3148021/majelis-hakim-tolak-eksepsi-antonius-kosasih-sidang-lanjut-pemeriksaan-nbspidhttps://news.okezone.com/read/2025/06/17/337/3148021/majelis-hakim-tolak-eksepsi-antonius-kosasih-sidang-lanjut-pemeriksaan-nbsphttps://news.okezone.com/read/2025/06/17/337/3148021/majelis-hakim-tolak-eksepsi-antonius-kosasih-sidang-lanjut-pemeriksaan-nbspSelasa 17 Juni 2025 12:05 WIBNur KhabibiMajelis Hakim Tolak Eksepsi Antonius Kosasih Sidang Lanjut Pemeriksaan (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/06/17/337/3148021/majelis_hakim_tolak_eksepsi_antonius_kosasih_sidang_lanjut_pemeriksaan-Bu6G_large.jpgJAKARTA - Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan eks Direktur Utama PT. Taspen, Antonius N.S. Kosasih. Kosasih terjerat dalam kasus dugaan investasi fiktif Rp1 triliun.  "Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/6/2025).  Purwanto menyatakan, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut. Sebab, surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP.  "Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo," ujarnya.  Sebelumnya, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih didakwa merugikan keuangan negara Rp1 triliun terkait investasi fiktif. Disebutkan jaksa, jumlah kerugian tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Jaksa menyatakan, Kosasih melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bersama Direktur Utama Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Rp1 triliun," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 27 Mei 2025.    Jaksa menjelaskan, perbuatan melawan hukim berupa melakukan investasi pada reksadana I-Next G2 untuk mengeluarkan sukuk ijarah TPS Food 2 tahun 2016 (sukuk SIA-ISA 02) yang default dari portofolio PT Taspen Persero. Hal tersebut dilakukan tanpa didukung rekomendasi hasil analisis investasi. Kosasih juga disebutkan merevisi dan menyetujui peraturan direksi tentang kebijakan investasi PT Taspen dengan mengatur mekanisme konversi hasil investasi untuk mengakomodasi pelepasan sukuk SIA-ISA 02 melalui investasi pada reksadana I-Next G2 bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto.  "Yang melakukan pengelolaan investasi reksadana I-Next G2 secara tidak profesional," ujar jaksa.  Dari tindakan tersebut, kemudian memperkaya Kosasih Rp28.455.791.623 dan valas sebesar USD 127.037, SGD 283.000, Euro 10 ribu, THB 1.470, Pounds 20, JPY 128.000, HKD 500, KRW 1.262.000. Kemudian memperkaya Ekiawan Heri Primaryanto sebesar USD 242.390 dan Patar Sitanggang sebesar Rp200 juta.  Selain itu, perbuatan Kosasih juga disebutkan memperkaya sejumlah korporasi: 1. Memperkaya PT IM sebesar Rp44.207.902.471; 2. memperkaya PT Kabe Valbury Sekuritas Indonesia Rp2.465.488.054; 3. memperkaya PT Pasific Sekuritas Indonesia Rp108 juta; 4. Memperkaya PT Sinar Mas Sekuritas Rp40 juta; 5. Memperkaya PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Rp150 miliar. Atas perbuatannya, Kosasih dan Ekiawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. JAKARTA - Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan eks Direktur Utama PT. Taspen, Antonius N.S. Kosasih. Kosasih terjerat dalam kasus dugaan investasi fiktif Rp1 triliun.  "Menolak keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Antonius Nicholas Stephanus Kosasih untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/6/2025).  Purwanto menyatakan, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut. Sebab, surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP.  "Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo," ujarnya.  Sebelumnya, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih didakwa merugikan keuangan negara Rp1 triliun terkait investasi fiktif. Disebutkan jaksa, jumlah kerugian tersebut berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Jaksa menyatakan, Kosasih melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bersama Direktur Utama Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Rp1 triliun," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 27 Mei 2025.    Jaksa menjelaskan, perbuatan melawan hukim berupa melakukan investasi pada reksadana I-Next G2 untuk mengeluarkan sukuk ijarah TPS Food 2 tahun 2016 (sukuk SIA-ISA 02) yang default dari portofolio PT Taspen Persero. Hal tersebut dilakukan tanpa didukung rekomendasi hasil analisis investasi. Kosasih juga disebutkan merevisi dan menyetujui peraturan direksi tentang kebijakan investasi PT Taspen dengan mengatur mekanisme konversi hasil investasi untuk mengakomodasi pelepasan sukuk SIA-ISA 02 melalui investasi pada reksadana I-Next G2 bersama-sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto.  "Yang melakukan pengelolaan investasi reksadana I-Next G2 secara tidak profesional," ujar jaksa.  Dari tindakan tersebut, kemudian memperkaya Kosasih Rp28.455.791.623 dan valas sebesar USD 127.037, SGD 283.000, Euro 10 ribu, THB 1.470, Pounds 20, JPY 128.000, HKD 500, KRW 1.262.000. Kemudian memperkaya Ekiawan Heri Primaryanto sebesar USD 242.390 dan Patar Sitanggang sebesar Rp200 juta.  Selain itu, perbuatan Kosasih juga disebutkan memperkaya sejumlah korporasi: 1. Memperkaya PT IM sebesar Rp44.207.902.471; 2. memperkaya PT Kabe Valbury Sekuritas Indonesia Rp2.465.488.054; 3. memperkaya PT Pasific Sekuritas Indonesia Rp108 juta; 4. Memperkaya PT Sinar Mas Sekuritas Rp40 juta; 5. Memperkaya PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Rp150 miliar. Atas perbuatannya, Kosasih dan Ekiawan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.