Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wapres, kata dia, bisa berkunjung untuk memimpin rapat koordinasi. https://news.okezone.com/read/2025/07/09/337/3153943/istana-tidak-benar-prabowo-tugaskan-gibran-berkantor-di-papuaidhttps://news.okezone.com/read/2025/07/09/337/3153943/istana-tidak-benar-prabowo-tugaskan-gibran-berkantor-di-papuahttps://news.okezone.com/read/2025/07/09/337/3153943/istana-tidak-benar-prabowo-tugaskan-gibran-berkantor-di-papuaRabu 09 Juli 2025 14:20 WIBFelldy UtamaIstana: Tidak Benar Prabowo Tugaskan Gibran Berkantor di Papua/isthttps://img.okezone.com/content/2025/07/09/337/3153943/prabowo-bqyP_large.jpgJAKARTA – Pihak Istana menegaskan bahwa kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua adalah tidak benar. Demikian diutarakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). "Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan," kata Prasetyo. Prasetyo menyebut, Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus (Outsus) Papua mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua. Hal itu dikoordinasikan atau diketuai oleh wapres. "Di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori, diketuai oleh wakil presiden," ujarnya.   Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wapres, kata dia, bisa berkunjung untuk memimpin rapat koordinasi terkait situasi dan kondisi Papua. Namun, tidak tepat jika dikatakan harus menetap di Papua. "Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," tandasnya. JAKARTA – Pihak Istana menegaskan bahwa kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua adalah tidak benar. Demikian diutarakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). "Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan," kata Prasetyo. Prasetyo menyebut, Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus (Outsus) Papua mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua. Hal itu dikoordinasikan atau diketuai oleh wapres. "Di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori, diketuai oleh wakil presiden," ujarnya.   Gibran dalam kapasitasnya sebagai Wapres, kata dia, bisa berkunjung untuk memimpin rapat koordinasi terkait situasi dan kondisi Papua. Namun, tidak tepat jika dikatakan harus menetap di Papua. "Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana, ya tidak ada masalah juga," tandasnya.