Saat ini kata dia, sistem JakLingko telah mencakup sekitar 83 rute Mikrotrans aktif dengan dukungan lebih dari 2.900 armada. https://news.okezone.com/read/2025/07/27/338/3158365/dprd-minta-layanan-jaklingko-merata-hingga-pinggiran-jakartaidhttps://news.okezone.com/read/2025/07/27/338/3158365/dprd-minta-layanan-jaklingko-merata-hingga-pinggiran-jakartahttps://news.okezone.com/read/2025/07/27/338/3158365/dprd-minta-layanan-jaklingko-merata-hingga-pinggiran-jakartaMinggu 27 Juli 2025 09:43 WIBMuhammad Refi SandiDPRD Minta Layanan JakLingko Merata hingga Pinggiran Jakartahttps://img.okezone.com/content/2025/07/27/338/3158365/pemerintah-fZFt_large.jpgJAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) diminta untuk melakukan perluasan dan pemerataan sistem transportasi terintegrasi JakLingko di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Pasalnya, wilayah-wilayah pinggiran tersebut belum merasakan manfaat optimal dari sistem transportasi terintegrasi yang sudah berjalan lebih baik di Jakarta Pusat dan Barat. "Warga berharap adanya penambahan rute Mikrotrans, perbaikan fasilitas, serta peningkatan kenyamanan dan konektivitas layanan antarmoda," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Suherman, di Jakarta, Minggu (27/7/2025). Saat ini kata dia, sistem JakLingko telah mencakup sekitar 83 rute Mikrotrans aktif dengan dukungan lebih dari 2.900 armada yang beroperasi di berbagai wilayah Jakarta.  Selain itu, Transjakarta mengoperasikan lebih dari 4.300 armada bus pada koridor utama. "Belum seluruh rute dan wilayah terlayani secara merata, dan beberapa layanan sempat berhenti beroperasi sebelum akhirnya kembali aktif berkat dukungan subsidi," ujarnya. Ade menekankan pentingnya alokasi anggaran melalui skema Public Service Obligation (PSO) dalam APBD Perubahan 2025, guna memastikan keberlanjutan dan perluasan layanan. Dalam usulan APBD Perubahan tersebut, anggaran PSO untuk sektor transportasi mencapai Rp5,9 triliun, atau setara dengan 6,4 persen dari total APBD DKI Jakarta. Dia menilai besarnya anggaran tersebut harus disertai dengan pemerataan layanan, terutama bagi warga di kawasan yang belum maksimal terlayani Mikrotrans dan sistem JakLingko. Lebih lanjut dia mengatakan, peningkatan anggaran PSO harus berdampak langsung pada kenaikan persentase masyarakat pengguna transportasi publik menuju target 60 persen, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ). “Kita butuh outcome nyata, bukan hanya output berupa jumlah rute atau armada. PSO harus menghadirkan layanan yang terjangkau, nyaman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR),” tegasnya.    Ade juga mendorong percepatan penambahan rute Transjabodetabek sebagai penghubung kawasan penyangga dan pusat kota agar integrasi antarkota dan antarmoda dapat berjalan lebih optimal. Ia juga menilai perlu adanya penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur arah pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta. "Regulasi ini penting agar Dishub dan operator transportasi memiliki kepastian hukum dalam menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan,"pungkasnya. JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) diminta untuk melakukan perluasan dan pemerataan sistem transportasi terintegrasi JakLingko di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Pasalnya, wilayah-wilayah pinggiran tersebut belum merasakan manfaat optimal dari sistem transportasi terintegrasi yang sudah berjalan lebih baik di Jakarta Pusat dan Barat. "Warga berharap adanya penambahan rute Mikrotrans, perbaikan fasilitas, serta peningkatan kenyamanan dan konektivitas layanan antarmoda," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ade Suherman, di Jakarta, Minggu (27/7/2025). Saat ini kata dia, sistem JakLingko telah mencakup sekitar 83 rute Mikrotrans aktif dengan dukungan lebih dari 2.900 armada yang beroperasi di berbagai wilayah Jakarta.  Selain itu, Transjakarta mengoperasikan lebih dari 4.300 armada bus pada koridor utama. "Belum seluruh rute dan wilayah terlayani secara merata, dan beberapa layanan sempat berhenti beroperasi sebelum akhirnya kembali aktif berkat dukungan subsidi," ujarnya. Ade menekankan pentingnya alokasi anggaran melalui skema Public Service Obligation (PSO) dalam APBD Perubahan 2025, guna memastikan keberlanjutan dan perluasan layanan. Dalam usulan APBD Perubahan tersebut, anggaran PSO untuk sektor transportasi mencapai Rp5,9 triliun, atau setara dengan 6,4 persen dari total APBD DKI Jakarta. Dia menilai besarnya anggaran tersebut harus disertai dengan pemerataan layanan, terutama bagi warga di kawasan yang belum maksimal terlayani Mikrotrans dan sistem JakLingko. Lebih lanjut dia mengatakan, peningkatan anggaran PSO harus berdampak langsung pada kenaikan persentase masyarakat pengguna transportasi publik menuju target 60 persen, sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ). “Kita butuh outcome nyata, bukan hanya output berupa jumlah rute atau armada. PSO harus menghadirkan layanan yang terjangkau, nyaman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR),” tegasnya.    Ade juga mendorong percepatan penambahan rute Transjabodetabek sebagai penghubung kawasan penyangga dan pusat kota agar integrasi antarkota dan antarmoda dapat berjalan lebih optimal. Ia juga menilai perlu adanya penguatan regulasi melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur arah pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta. "Regulasi ini penting agar Dishub dan operator transportasi memiliki kepastian hukum dalam menyusun kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan,"pungkasnya.