Penegakan hukum, kata Rio, menjadi instrumen penting melindungi konsumen maupun masyarakat. https://news.okezone.com/read/2025/07/31/337/3159521/kejagung-selidiki-kasus-beras-oplosan-ylki-usut-sampai-tuntasidhttps://news.okezone.com/read/2025/07/31/337/3159521/kejagung-selidiki-kasus-beras-oplosan-ylki-usut-sampai-tuntashttps://news.okezone.com/read/2025/07/31/337/3159521/kejagung-selidiki-kasus-beras-oplosan-ylki-usut-sampai-tuntasKamis 31 Juli 2025 19:45 WIBFahmi Firdaus Kejagung Selidiki Kasus Beras Oplosan, YLKI: Usut Sampai Tuntas/ilustrasi isthttps://img.okezone.com/content/2025/07/31/337/3159521/kejagung-uZnT_large.jpgJAKARTA  - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindak para pelaku kejahatan dalam kasus dugaan korupsi subsidi beras. “YLKI sangat mendukung langkah penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku baik pengusaha nakal maupun pihak lain, yang memainkan subsidi beras maupun hal lain terkait penyelewengan beras.  Ini harus diusut sampai tuntas,” ujar Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, Kamis (31/7/2025). Penegakan hukum, kata Rio, menjadi instrumen penting melindungi konsumen maupun masyarakat. Hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.   “Penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan maupun Kepolisian bukanlah akhir, tetapi awal dari tata kelola beras yang lebih baik,” ujar Rio. Dia juga meminta pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dalam persoalan beras. Ia melihat adanya jarak yang ditetapkan pemerintah dengan konsumen. “Yang tahu standarnya hanya pemerintah dan pelaku usaha, sedangkan masyarakat atau konsumen tidak tahu,” ungkapnya. Menurut Rio, perlu adanya edukasi dan sosialisisasi tentang standarisasi beras yang akan disalurkan kepada masyarakat.   “Hal ini akan membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih beras sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,”pungkasnya. Sekadar diketahui, Kejagung mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takaran beras. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto. “Kejaksaan melalui tim Satgasus P3TPK telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi (HET) yaitu yang ditapkan oleh pemerintah," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, beberapa waktu lalu. JAKARTA  - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindak para pelaku kejahatan dalam kasus dugaan korupsi subsidi beras. “YLKI sangat mendukung langkah penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku baik pengusaha nakal maupun pihak lain, yang memainkan subsidi beras maupun hal lain terkait penyelewengan beras.  Ini harus diusut sampai tuntas,” ujar Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, Kamis (31/7/2025). Penegakan hukum, kata Rio, menjadi instrumen penting melindungi konsumen maupun masyarakat. Hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.   “Penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan maupun Kepolisian bukanlah akhir, tetapi awal dari tata kelola beras yang lebih baik,” ujar Rio. Dia juga meminta pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dalam persoalan beras. Ia melihat adanya jarak yang ditetapkan pemerintah dengan konsumen. “Yang tahu standarnya hanya pemerintah dan pelaku usaha, sedangkan masyarakat atau konsumen tidak tahu,” ungkapnya. Menurut Rio, perlu adanya edukasi dan sosialisisasi tentang standarisasi beras yang akan disalurkan kepada masyarakat.   “Hal ini akan membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih beras sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,”pungkasnya. Sekadar diketahui, Kejagung mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan takaran beras. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto. “Kejaksaan melalui tim Satgasus P3TPK telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi (HET) yaitu yang ditapkan oleh pemerintah," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, beberapa waktu lalu.