Keputusan ini diambil setelah Kemensos menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). https://news.okezone.com/read/2025/08/07/337/3161222/duh-228-ribu-penerima-bansos-dicoret-kemensos-ada-apaidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/07/337/3161222/duh-228-ribu-penerima-bansos-dicoret-kemensos-ada-apahttps://news.okezone.com/read/2025/08/07/337/3161222/duh-228-ribu-penerima-bansos-dicoret-kemensos-ada-apaKamis 07 Agustus 2025 21:20 WIBDwinartoMenteri Sosial Saifullah Yusufhttps://img.okezone.com/content/2025/08/07/337/3161222/pemerintah-eSEb_large.jpgJAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret sebanyak 228 ribu nama dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan ketiga tahun 2025. Ratusan ribu nama tersebut diduga terlibat praktik judi online (judol). Keputusan ini diambil setelah Kemensos menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menemukan indikasi aliran dana hasil judi online pada rekening para penerima bansos tersebut. “Kami harus memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Ini langkah pembenahan menyeluruh,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kamis (7/8/2025). Gus Ipul -- panggilan akrabnya -- mengatakan, dalam proses verifikasi data, PPATK menganalisis sekitar 600 ribu rekening penerima bansos.  Hasilnya, sebanyak 228 ribu rekening terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Sisanya, lebih dari 375 ribu rekening masih dalam proses pendalaman. “Termasuk pemeriksaan profil, identitas pekerjaan, hingga saldo mencurigakan yang tidak sesuai kategori penerima bantuan,”pungkasnya. Pemerintah akan melakukan skrining menyeluruh terhadap rekening penerima sebelum bansos tahap berikutnya disalurkan.  Validasi data juga akan diperkuat dengan melibatkan lebih banyak lembaga, termasuk pemerintah daerah, agar distribusi bansos berlangsung lebih transparan dan akuntabel.   Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta meminimalkan penyalahgunaan dana negara untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menambahkan, pihaknya masih menemukan puluhan ribu rekening penerima bansos yang terlibat judi online sejak awal tahun ini. “Dari 10 juta rekening yang disampaikan Kemensos, ada sekitar 1,7 juta yang kami temukan ternyata tidak menerima bansos,” kata Ivan. JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret sebanyak 228 ribu nama dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan ketiga tahun 2025. Ratusan ribu nama tersebut diduga terlibat praktik judi online (judol). Keputusan ini diambil setelah Kemensos menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menemukan indikasi aliran dana hasil judi online pada rekening para penerima bansos tersebut. “Kami harus memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Ini langkah pembenahan menyeluruh,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kamis (7/8/2025). Gus Ipul -- panggilan akrabnya -- mengatakan, dalam proses verifikasi data, PPATK menganalisis sekitar 600 ribu rekening penerima bansos.  Hasilnya, sebanyak 228 ribu rekening terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online. Sisanya, lebih dari 375 ribu rekening masih dalam proses pendalaman. “Termasuk pemeriksaan profil, identitas pekerjaan, hingga saldo mencurigakan yang tidak sesuai kategori penerima bantuan,”pungkasnya. Pemerintah akan melakukan skrining menyeluruh terhadap rekening penerima sebelum bansos tahap berikutnya disalurkan.  Validasi data juga akan diperkuat dengan melibatkan lebih banyak lembaga, termasuk pemerintah daerah, agar distribusi bansos berlangsung lebih transparan dan akuntabel.   Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta meminimalkan penyalahgunaan dana negara untuk aktivitas ilegal seperti judi online. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menambahkan, pihaknya masih menemukan puluhan ribu rekening penerima bansos yang terlibat judi online sejak awal tahun ini. “Dari 10 juta rekening yang disampaikan Kemensos, ada sekitar 1,7 juta yang kami temukan ternyata tidak menerima bansos,” kata Ivan.