Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi janji keberpihakan negara kepada mereka yang selama ini nyaris tak tersentuh peluang belajar. https://news.okezone.com/read/2025/08/08/337/3161412/pemerintah-sebut-sekolah-rakyat-memuliakan-warga-miskinidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/08/337/3161412/pemerintah-sebut-sekolah-rakyat-memuliakan-warga-miskinhttps://news.okezone.com/read/2025/08/08/337/3161412/pemerintah-sebut-sekolah-rakyat-memuliakan-warga-miskinJum'at 08 Agustus 2025 16:45 WIBFahmi Firdaus Pemerintah Sebut Sekolah Rakyat Memuliakan Warga Miskinhttps://img.okezone.com/content/2025/08/08/337/3161412/pemerintah-TjMW_large.jpgJAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico mengaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi janji keberpihakan negara kepada mereka yang selama ini nyaris tak tersentuh peluang belajar. “Sekolah Rakyat ini misi utamanya adalah memberikan kehormatan bagi warga yang kurang mampu, ujarnya dalam gelaran Indonesiagoid Menyapa, di Surabaya, dikutip Jumat (8/8/2025). “Agar mereka bisa mengakses pendidikan, membangun mimpi, dan tumbuh dengan percaya diri,”sambung Robben. Menurutnya, program tersebut bukan hanya milik Kemensos, tetapi merupakan gerakan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam aspek literasi, informasi, dan kampanye publik. “Sekolah Rakyat  dibangun atas tiga prinsip utama yaitu memuliakan warga miskin, menjangkau wilayah terpencil dan terabaikan, serta memberdayakan anak-anak dari keluarga prasejahtera,”ujarnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari 227.000 anak usia 1–12 tahun belum pernah sekolah, dan angka putus sekolah di SMP terus meningkat, termasuk di Jawa Timur. “Presiden tidak ingin kemiskinan diwariskan. Pendidikan adalah jalannya. Ini adalah cara negara memberikan harapan dan membalik yang selama ini dianggap tidak mungkin,” kata Robben. Dengan target 200 Sekolah Rakyat setiap tahun, sebanyak 53 unit akan segera diresmikan, termasuk 30 sekolah yang akan diluncurkan pertengahan Agustus 2025. “Harapannya, dalam lima tahun, minimal satu Sekolah Rakyat hadir di setiap kabupaten/kota prioritas,”ucapnya.   Sekolah Rakyat akan menggunakan model sekolah berasrama yang tak hanya mengajarkan akademik dasar, tetapi juga pemetaan bakat, penguatan karakter, hingga literasi digital sebagai keterampilan esensial abad ini. “Anak-anak akan dibina dalam lingkungan belajar yang mendukung kedisiplinan, kesehatan, dan kemandirian,” ucapnya. Robben menegaskan, bahwa Sekolah Rakyat dan literasi digital bukan dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya saling memperkuat sebagai wujud nyata negara hadir di tengah masyarakat. Program ini bukan hanya tentang membangun sekolah, tetapi tentang mengubah hidup: dari tidak punya cita-cita, menjadi anak bangsa yang berani bermimpi besar. “Insya Allah, dengan Sekolah Rakyat, anak-anak kita bisa mulai melihat kembali cita-citanya,” tutup Robben Rico. Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Nursodik Gunarjo, menambahkan, pihaknya ingin membangun narasi bangsa yang inklusif dari masyarakat, untuk masyarakat. “Dengan literasi digital yang kuat, masyarakat bisa lebih berdaya dalam menyuarakan kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” ujarnya. JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico mengaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi janji keberpihakan negara kepada mereka yang selama ini nyaris tak tersentuh peluang belajar. “Sekolah Rakyat ini misi utamanya adalah memberikan kehormatan bagi warga yang kurang mampu, ujarnya dalam gelaran Indonesiagoid Menyapa, di Surabaya, dikutip Jumat (8/8/2025). “Agar mereka bisa mengakses pendidikan, membangun mimpi, dan tumbuh dengan percaya diri,”sambung Robben. Menurutnya, program tersebut bukan hanya milik Kemensos, tetapi merupakan gerakan lintas kementerian dan lembaga, termasuk dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam aspek literasi, informasi, dan kampanye publik. “Sekolah Rakyat  dibangun atas tiga prinsip utama yaitu memuliakan warga miskin, menjangkau wilayah terpencil dan terabaikan, serta memberdayakan anak-anak dari keluarga prasejahtera,”ujarnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lebih dari 227.000 anak usia 1–12 tahun belum pernah sekolah, dan angka putus sekolah di SMP terus meningkat, termasuk di Jawa Timur. “Presiden tidak ingin kemiskinan diwariskan. Pendidikan adalah jalannya. Ini adalah cara negara memberikan harapan dan membalik yang selama ini dianggap tidak mungkin,” kata Robben. Dengan target 200 Sekolah Rakyat setiap tahun, sebanyak 53 unit akan segera diresmikan, termasuk 30 sekolah yang akan diluncurkan pertengahan Agustus 2025. “Harapannya, dalam lima tahun, minimal satu Sekolah Rakyat hadir di setiap kabupaten/kota prioritas,”ucapnya.   Sekolah Rakyat akan menggunakan model sekolah berasrama yang tak hanya mengajarkan akademik dasar, tetapi juga pemetaan bakat, penguatan karakter, hingga literasi digital sebagai keterampilan esensial abad ini. “Anak-anak akan dibina dalam lingkungan belajar yang mendukung kedisiplinan, kesehatan, dan kemandirian,” ucapnya. Robben menegaskan, bahwa Sekolah Rakyat dan literasi digital bukan dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya saling memperkuat sebagai wujud nyata negara hadir di tengah masyarakat. Program ini bukan hanya tentang membangun sekolah, tetapi tentang mengubah hidup: dari tidak punya cita-cita, menjadi anak bangsa yang berani bermimpi besar. “Insya Allah, dengan Sekolah Rakyat, anak-anak kita bisa mulai melihat kembali cita-citanya,” tutup Robben Rico. Direktur Informasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Nursodik Gunarjo, menambahkan, pihaknya ingin membangun narasi bangsa yang inklusif dari masyarakat, untuk masyarakat. “Dengan literasi digital yang kuat, masyarakat bisa lebih berdaya dalam menyuarakan kontribusinya terhadap pembangunan nasional,” ujarnya.