Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kasus tewasnya prajurit TNI, Prada Lucky Chepril Saputra Namo, yang diduga menjadi korban kekerasan oleh para seniornya. https://news.okezone.com/read/2025/08/12/337/3162196/kasus-kematian-prada-lucky-ketua-dpr-hentikan-tradisi-kekerasan-di-tniidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/12/337/3162196/kasus-kematian-prada-lucky-ketua-dpr-hentikan-tradisi-kekerasan-di-tnihttps://news.okezone.com/read/2025/08/12/337/3162196/kasus-kematian-prada-lucky-ketua-dpr-hentikan-tradisi-kekerasan-di-tniSelasa 12 Agustus 2025 13:05 WIBFelldy UtamaKetua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/08/12/337/3162196/ketua_dpr_ri_puan_maharani-rEVd_large.jpgJAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kasus tewasnya prajurit TNI, Prada Lucky Chepril Saputra Namo, yang diduga menjadi korban kekerasan oleh para seniornya.  Menyusul penetapan total 20 prajurit TNI sebagai tersangka atau terperiksa dalam kasus ini, Puan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. “Hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi. Hubungan antara senior dan junior jangan didasarkan pada tindak atau perilaku kekerasan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan. “Namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Diketahui, Prada Lucky tewas pada Kamis, 6 Agustus 2025, usai diduga dianiaya sejumlah seniornya. Anggota TNI yang baru lulus pendidikan dua bulan lalu itu bertugas di Batalion Pembangunan 843 Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.   Di tubuh korban ditemukan luka sayat, lebam, dan bekas sundutan rokok di punggungnya. Hingga kini, 4 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 16 lainnya masih diperiksa sebagai bagian dari proses hukum. Puan mengapresiasi langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, termasuk penetapan tersangka, namun menekankan bahwa proses hukum harus adil dan transparan. “Jadi apa yang sudah dilakukan—penyelidikan, penyidikan—hingga akhirnya ditemukan 20 prajurit yang terlibat, tentu saja harus diproses secara adil dan dengan baik,” ujarnya. Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya pemberian hukuman yang memberi efek jera serta evaluasi mekanisme di lingkungan TNI. “Apa yang menjadi penyebabnya harus diungkap, dan hukuman sebaik-baiknya harus diberikan. Mekanisme yang ada juga harus dievaluasi agar hal ini tidak terulang lagi,” pungkasnya. JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kasus tewasnya prajurit TNI, Prada Lucky Chepril Saputra Namo, yang diduga menjadi korban kekerasan oleh para seniornya.  Menyusul penetapan total 20 prajurit TNI sebagai tersangka atau terperiksa dalam kasus ini, Puan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. “Hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi. Hubungan antara senior dan junior jangan didasarkan pada tindak atau perilaku kekerasan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan. “Namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. Diketahui, Prada Lucky tewas pada Kamis, 6 Agustus 2025, usai diduga dianiaya sejumlah seniornya. Anggota TNI yang baru lulus pendidikan dua bulan lalu itu bertugas di Batalion Pembangunan 843 Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.   Di tubuh korban ditemukan luka sayat, lebam, dan bekas sundutan rokok di punggungnya. Hingga kini, 4 prajurit TNI telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 16 lainnya masih diperiksa sebagai bagian dari proses hukum. Puan mengapresiasi langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, termasuk penetapan tersangka, namun menekankan bahwa proses hukum harus adil dan transparan. “Jadi apa yang sudah dilakukan—penyelidikan, penyidikan—hingga akhirnya ditemukan 20 prajurit yang terlibat, tentu saja harus diproses secara adil dan dengan baik,” ujarnya. Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya pemberian hukuman yang memberi efek jera serta evaluasi mekanisme di lingkungan TNI. “Apa yang menjadi penyebabnya harus diungkap, dan hukuman sebaik-baiknya harus diberikan. Mekanisme yang ada juga harus dievaluasi agar hal ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.