Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, operasi senyap itu terkait dugaan suap pengurusan izin kawasan hutan. https://news.okezone.com/read/2025/08/14/337/3162644/ott-pejabat-bumn-inhutani-v-kpk-dugaan-suap-izin-pemanfaatan-kawasan-hutanidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/14/337/3162644/ott-pejabat-bumn-inhutani-v-kpk-dugaan-suap-izin-pemanfaatan-kawasan-hutanhttps://news.okezone.com/read/2025/08/14/337/3162644/ott-pejabat-bumn-inhutani-v-kpk-dugaan-suap-izin-pemanfaatan-kawasan-hutanKamis 14 Agustus 2025 09:02 WIBNur KhabibiOTT Pejabat BUMN Inhutani V, KPK: Dugaan Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan!https://img.okezone.com/content/2025/08/14/337/3162644/kpk-6WpF_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait Inhutani V pada Rabu, 13 Agustus 2025. OTT tersebut dilakukan di Jakarta. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, operasi senyap itu terkait dugaan suap pengurusan izin kawasan hutan. Namun dia juga tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang diamankan saat OTT. "Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan," kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Kamis (14/8/2025).  Sebelumnya, Fitroh mengatakan, dalam OTT itu pihaknya mengamankan petinggi salah satu BUMN dan pihak swasta.  "Sembilan (orang yang diamankan)," ujarnya.  Namun ia belum mengungkapkan identitas dari masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.  Saat ini KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait Inhutani V pada Rabu, 13 Agustus 2025. OTT tersebut dilakukan di Jakarta. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, operasi senyap itu terkait dugaan suap pengurusan izin kawasan hutan. Namun dia juga tidak menjelaskan berapa jumlah uang yang diamankan saat OTT. "Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan," kata Fitroh saat dihubungi wartawan, Kamis (14/8/2025).  Sebelumnya, Fitroh mengatakan, dalam OTT itu pihaknya mengamankan petinggi salah satu BUMN dan pihak swasta.  "Sembilan (orang yang diamankan)," ujarnya.  Namun ia belum mengungkapkan identitas dari masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.  Saat ini KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.