Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Pati, Sudewo (SDW) telah mengembalikan uang yang diduga terkait kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. https://news.okezone.com/read/2025/08/15/337/3162876/bupati-pati-kembalikan-uang-diduga-terkait-korupsi-kpk-tidak-menghapus-pidanaidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/15/337/3162876/bupati-pati-kembalikan-uang-diduga-terkait-korupsi-kpk-tidak-menghapus-pidanahttps://news.okezone.com/read/2025/08/15/337/3162876/bupati-pati-kembalikan-uang-diduga-terkait-korupsi-kpk-tidak-menghapus-pidanaJum'at 15 Agustus 2025 00:09 WIBNur KhabibiKPK (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/08/15/337/3162876/kpk-3Gly_large.jpgJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Pati, Sudewo (SDW) telah mengembalikan uang yang diduga terkait kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. "Benar seperti yang disampaikan di persidangan, itu sudah dikembalikan," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (14/8/2025). Namun, Asep menegaskan pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam tindak pidana korupsi. “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” jelas Asep. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil Sudewo guna dimintai keterangan lebih lanjut, meskipun belum ada jadwal yang ditetapkan. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Sudewo diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran uang komitmen fee terkait proyek pembangunan jalur kereta. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Pati, Sudewo (SDW) telah mengembalikan uang yang diduga terkait kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. "Benar seperti yang disampaikan di persidangan, itu sudah dikembalikan," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (14/8/2025). Namun, Asep menegaskan pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dalam tindak pidana korupsi. “Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya,” jelas Asep. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil Sudewo guna dimintai keterangan lebih lanjut, meskipun belum ada jadwal yang ditetapkan. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan Sudewo diduga menjadi salah satu pihak yang menerima aliran uang komitmen fee terkait proyek pembangunan jalur kereta.