Kabag Humas Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menjelaskan alasan mantan Ketua DPR, Setya Novanto alias Setnov, telah bebas dari penjara. Dia sebelumnya merupakan narapidana kasus korupsi pengadaan e-KTP. https://news.okezone.com/read/2025/08/17/337/3163483/dirjen-pemasyarakatan-ungkap-alasan-setya-novanto-bebas-dari-penjaraidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/17/337/3163483/dirjen-pemasyarakatan-ungkap-alasan-setya-novanto-bebas-dari-penjarahttps://news.okezone.com/read/2025/08/17/337/3163483/dirjen-pemasyarakatan-ungkap-alasan-setya-novanto-bebas-dari-penjaraMinggu 17 Agustus 2025 17:14 WIBDanandaya Arya putraSetya Novanto (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/08/17/337/3163483/setya_novanto-hWpq_large.jpg JAKARTA - Kabag Humas Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menjelaskan alasan mantan Ketua DPR, Setya Novanto alias Setnov, telah bebas dari penjara. Dia sebelumnya merupakan narapidana kasus korupsi pengadaan e-KTP. Rika mengatakan, bahwa yang bersangkutan telah menjalani hidup di penjara 2/3 dari vonis yang dijatuhkan. Setnov awalnya divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, namun vonis itu diubah oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peninjauan Kembali (PK) menjadi 12 tahun 6 bulan. "Berdasarkan Pasal 10 ayat (3), yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan telah menjalani 2/3 masa pidana," ujar Rika, Minggu (17/8/2025). Setnov juga telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menunjukkan penurunan risiko. "Pengusulan Program Pembebasan Bersyarat Setya Novanto disetujui oleh Sidang TPP Ditjenpas pada tanggal 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan lanjutan dari pimpinan," tambahnya.   Setnov telah membayar denda sebesar Rp 500.000.000 uang pengganti, dan juga sudah membayar Rp 43.738.291.585 pidana uang pengganti. Sisa Rp 5.313.998.118 (subsider 2 bulan 15 hari) telah diselesaikan berdasarkan ketetapan dari KPK. Setnov resmi bebas pada 16 Agustus 2025 dari Lapas Sukamiskin, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025. Sejak bebas, Setnov berstatus Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Ia akan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai 1 April 2029. JAKARTA - Kabag Humas Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rika Aprianti, menjelaskan alasan mantan Ketua DPR, Setya Novanto alias Setnov, telah bebas dari penjara. Dia sebelumnya merupakan narapidana kasus korupsi pengadaan e-KTP. Rika mengatakan, bahwa yang bersangkutan telah menjalani hidup di penjara 2/3 dari vonis yang dijatuhkan. Setnov awalnya divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, namun vonis itu diubah oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Peninjauan Kembali (PK) menjadi 12 tahun 6 bulan. "Berdasarkan Pasal 10 ayat (3), yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan telah menjalani 2/3 masa pidana," ujar Rika, Minggu (17/8/2025). Setnov juga telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yakni berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menunjukkan penurunan risiko. "Pengusulan Program Pembebasan Bersyarat Setya Novanto disetujui oleh Sidang TPP Ditjenpas pada tanggal 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan lanjutan dari pimpinan," tambahnya.   Setnov telah membayar denda sebesar Rp 500.000.000 uang pengganti, dan juga sudah membayar Rp 43.738.291.585 pidana uang pengganti. Sisa Rp 5.313.998.118 (subsider 2 bulan 15 hari) telah diselesaikan berdasarkan ketetapan dari KPK. Setnov resmi bebas pada 16 Agustus 2025 dari Lapas Sukamiskin, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025. Sejak bebas, Setnov berstatus Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung. Ia akan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai 1 April 2029.