Pasalnya, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna kemarin. https://news.okezone.com/read/2025/08/27/337/3165731/dpr-gus-irfan-tidak-lagi-jadi-kepala-bph-tapi-menteri-hajiidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/27/337/3165731/dpr-gus-irfan-tidak-lagi-jadi-kepala-bph-tapi-menteri-hajihttps://news.okezone.com/read/2025/08/27/337/3165731/dpr-gus-irfan-tidak-lagi-jadi-kepala-bph-tapi-menteri-hajiRabu 27 Agustus 2025 12:37 WIBFelldy UtamaMochamad Irfan Yusuf/Antarahttps://img.okezone.com/content/2025/08/27/337/3165731/pemerintah-7G3f_large.jpgJAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala BPH dan Kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyapa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan dengan sebutan menteri. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna kemarin. "Dan tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat. Sementara itu, Marwan juga mengatakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ke depan tidak lagi mengurus haji. Menag, kata dia, bisa fokus untuk persoalan kepentingan umat beragama. "Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama jadi sudah tepat," pungkasnya.   Sekadar diketahui, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Selasa (26/8/2025). Salah satu poin utama dalam revisi itu adalah perubahan kelembagaan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama, Kepala BPH dan Kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). Rapat ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyapa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan dengan sebutan menteri. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna kemarin. "Dan tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat. Sementara itu, Marwan juga mengatakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar ke depan tidak lagi mengurus haji. Menag, kata dia, bisa fokus untuk persoalan kepentingan umat beragama. "Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama jadi sudah tepat," pungkasnya.   Sekadar diketahui, DPR telah mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Selasa (26/8/2025). Salah satu poin utama dalam revisi itu adalah perubahan kelembagaan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.