Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta pada hari ini, Kamis (28/8/2025). Buruh pun diingatkan untuk tidak anarkis dan merusak fasilitas umum dalam unjuk rasa tersebut. https://news.okezone.com/read/2025/08/28/337/3165921/ribuan-buruh-demo-hari-ini-dpr-tidak-boleh-anarkis-dan-merusak-fasilitas-umumidhttps://news.okezone.com/read/2025/08/28/337/3165921/ribuan-buruh-demo-hari-ini-dpr-tidak-boleh-anarkis-dan-merusak-fasilitas-umumhttps://news.okezone.com/read/2025/08/28/337/3165921/ribuan-buruh-demo-hari-ini-dpr-tidak-boleh-anarkis-dan-merusak-fasilitas-umumKamis 28 Agustus 2025 07:42 WIBAchmad Al FiqriIlustrasi demo buruh (Foto: Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/08/28/337/3165921/demo_buruh-A2op_large.jpgJAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta pada hari ini, Kamis (28/8/2025). Buruh pun diingatkan untuk tidak anarkis dan merusak fasilitas umum dalam unjuk rasa tersebut. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, tidak mempermasalahkan para buruh menggelar unjuk rasa. Ia berkata, undang-undang memperbolehkan unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sistem terhadap pemerintah dan parlemen. "Yang pertama, demonstrasi diperbolehkan oleh UU sebagai bentuk kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat," kata Irma, Kamis (28/8/2025). Terlebih, kata Irma, tuntutan para buruh bersifat normatif dan sudah banyak masyarakat yang tahu. "Salah satunya terkait outsourcing, reformasi pajak, revisi segera UU Ketenagakerjaan sesuai amanat MK, dan kenaikan upah," ujar Irma. Ia menegaskan, Komisi IX DPR telah bekerja menyusun draft revisi UU Tenaga Kerja (TK) dan sudah membuat agenda untuk mengundang partisipasi kawan-kawan perwakilan serikat untuk audiensi. "Kalau soal yang berkaitan dengan pemerintah, tentu kami berharap ada komunikasi yang konstruktif agar terjadi win-win solution," tegasnya. Namun demikian, Irma kembali mengingatkan agar mewaspadai adanya oknum-oknum yang akan membonceng kepentingan pada demo buruh ini. "Jangan sampai aksi damai ini kelak ditunggangi oleh kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasihan para buruhnya," tandasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan unjuk rasa akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan. Setidaknya ada 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.  Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar seperti: •    Serang – Banten •    Bandung – Jawa Barat •    Semarang – Jawa Tengah •    Surabaya – Jawa Timur •    Medan – Sumatera Utara •    Banda Aceh – Aceh •    Batam – Kepulauan Riau •    Bandar Lampung – Lampung •    Banjarmasin – Kalimantan Selatan •    Pontianak – Kalimantan Barat •    Samarinda – Kalimantan Timur •    Makassar – Sulawesi Selatan •    Gorontalo JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta pada hari ini, Kamis (28/8/2025). Buruh pun diingatkan untuk tidak anarkis dan merusak fasilitas umum dalam unjuk rasa tersebut. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, tidak mempermasalahkan para buruh menggelar unjuk rasa. Ia berkata, undang-undang memperbolehkan unjuk rasa sebagai bentuk kontrol sistem terhadap pemerintah dan parlemen. "Yang pertama, demonstrasi diperbolehkan oleh UU sebagai bentuk kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat," kata Irma, Kamis (28/8/2025). Terlebih, kata Irma, tuntutan para buruh bersifat normatif dan sudah banyak masyarakat yang tahu. "Salah satunya terkait outsourcing, reformasi pajak, revisi segera UU Ketenagakerjaan sesuai amanat MK, dan kenaikan upah," ujar Irma. Ia menegaskan, Komisi IX DPR telah bekerja menyusun draft revisi UU Tenaga Kerja (TK) dan sudah membuat agenda untuk mengundang partisipasi kawan-kawan perwakilan serikat untuk audiensi. "Kalau soal yang berkaitan dengan pemerintah, tentu kami berharap ada komunikasi yang konstruktif agar terjadi win-win solution," tegasnya. Namun demikian, Irma kembali mengingatkan agar mewaspadai adanya oknum-oknum yang akan membonceng kepentingan pada demo buruh ini. "Jangan sampai aksi damai ini kelak ditunggangi oleh kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasihan para buruhnya," tandasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan unjuk rasa akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan. Setidaknya ada 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.  Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar seperti: •    Serang – Banten •    Bandung – Jawa Barat •    Semarang – Jawa Tengah •    Surabaya – Jawa Timur •    Medan – Sumatera Utara •    Banda Aceh – Aceh •    Batam – Kepulauan Riau •    Bandar Lampung – Lampung •    Banjarmasin – Kalimantan Selatan •    Pontianak – Kalimantan Barat •    Samarinda – Kalimantan Timur •    Makassar – Sulawesi Selatan •    Gorontalo