Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di Lima, Peru. Ia mendesak pemerintah segera melakukan investigasi yang tuntas dan transparan. https://news.okezone.com/read/2025/09/02/337/3167234/komisi-i-dpr-desak-investigasi-tuntas-penembakan-diplomat-ri-di-peruidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/02/337/3167234/komisi-i-dpr-desak-investigasi-tuntas-penembakan-diplomat-ri-di-peruhttps://news.okezone.com/read/2025/09/02/337/3167234/komisi-i-dpr-desak-investigasi-tuntas-penembakan-diplomat-ri-di-peruSelasa 02 September 2025 20:45 WIBAwaludinWakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/02/337/3167234/wakil_ketua_komisi_i_dpr_ri_sukamta-IG4U_large.jpg JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di Lima, Peru. Ia mendesak pemerintah segera melakukan investigasi yang tuntas dan transparan. “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri RI atas gugurnya salah satu diplomat terbaik bangsa,” kata Sukamta, Selasa (2/9/2025). Diplomat berusia 40 tahun itu, Penata Kanselerai Muda KBRI Lima, tewas akibat penembakan pada Senin (1/9) malam waktu setempat. Motif dan penyebab insiden masih diselidiki. Sukamta menekankan, bahwa penembakan diplomat adalah pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina 1961, yang menjamin keamanan dan keselamatan staf diplomatik.  “Pemerintah Peru wajib menjamin perlindungan dan keamanan staf diplomatik Indonesia,” tegasnya.   Pimpinan Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri meningkatkan koordinasi dengan Interpol, PBB, dan otoritas keamanan Peru untuk mengungkap apakah kasus ini terkait geng kriminal, kejahatan terorganisasi, atau terorisme transnasional. Komisi I juga meminta penjelasan lengkap tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi staf KBRI dan WNI di Peru, serta memperkuat pengamanan fasilitas diplomatik di wilayah Amerika Latin. “Keamanan WNI adalah prioritas. Perwakilan diplomatik harus dapat bekerja aman dan bermartabat. Jika ada indikasi keterlibatan kelompok kriminal atau terorganisasi, negara harus hadir dan tegas,” ujar Legislator dari DIY ini. Sukamta menekankan pentingnya diplomasi kemanusiaan dan perlindungan hak diplomat, meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di Lima, Peru. Ia mendesak pemerintah segera melakukan investigasi yang tuntas dan transparan. “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri RI atas gugurnya salah satu diplomat terbaik bangsa,” kata Sukamta, Selasa (2/9/2025). Diplomat berusia 40 tahun itu, Penata Kanselerai Muda KBRI Lima, tewas akibat penembakan pada Senin (1/9) malam waktu setempat. Motif dan penyebab insiden masih diselidiki. Sukamta menekankan, bahwa penembakan diplomat adalah pelanggaran serius terhadap Konvensi Wina 1961, yang menjamin keamanan dan keselamatan staf diplomatik.  “Pemerintah Peru wajib menjamin perlindungan dan keamanan staf diplomatik Indonesia,” tegasnya.   Pimpinan Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri meningkatkan koordinasi dengan Interpol, PBB, dan otoritas keamanan Peru untuk mengungkap apakah kasus ini terkait geng kriminal, kejahatan terorganisasi, atau terorisme transnasional. Komisi I juga meminta penjelasan lengkap tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi staf KBRI dan WNI di Peru, serta memperkuat pengamanan fasilitas diplomatik di wilayah Amerika Latin. “Keamanan WNI adalah prioritas. Perwakilan diplomatik harus dapat bekerja aman dan bermartabat. Jika ada indikasi keterlibatan kelompok kriminal atau terorganisasi, negara harus hadir dan tegas,” ujar Legislator dari DIY ini. Sukamta menekankan pentingnya diplomasi kemanusiaan dan perlindungan hak diplomat, meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.