CSIS mendorong solusi agar pemerintah mulai menggunakan pendekatan teknokratis hingga melibatkan partisipasi berbagai kalangan. https://news.okezone.com/read/2025/09/03/18/3167310/soroti-akar-masalah-demo-csis-beri-saran-ke-pemerintahidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/03/18/3167310/soroti-akar-masalah-demo-csis-beri-saran-ke-pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2025/09/03/18/3167310/soroti-akar-masalah-demo-csis-beri-saran-ke-pemerintahRabu 03 September 2025 10:31 WIBJonathan SimanjuntakSoroti Akar Masalah Demo, CSIS Beri Saran ke Pemerintah (iNews Media Group/Yudistiro Pranoto)https://img.okezone.com/content/2025/09/03/18/3167310/demo-QKnX_large.jpegJAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan pemerintah dan DPR tengah berusaha menenangkan publik atas gelombang demo yang berdatangan. Namun, pemerintah dan DPR belum mengakui adanya suatu permasalahan fundamental penyebab gelombang aksi datang. 1. Akar Masalah Demo "Belum terlihat dari para pengambil kebijakan ini mengakui adanya permasalahan fundamental yang berasal dari kondisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga kondisi politik yang ada," ungkap Yose dalam diskusi daring, Selasa (2/9/2025). Sebaliknya, CSIS menilai pemerintah cenderung melihat situasi ini sebagai situasi political chaos belaka. Pandangan itu membuat negara seolah-olah harus melakukan penanganan cepat bahkan bertendensi menggunakan kekuatan dalam menghentikannya. "Belum kelihatan adanya pengakuan untuk bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Belum ada juga kelihatan usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang lebih mendasar yang tadi saya sudah sebutkan," ucap Yose. Menurutnya, tanpa adanya tindakan solutif yang komprehensif dari pemerintah, Indonesia bisa terjebak dalam situasi yang lebih buruk lagi. Dengan demikian, risiko terjadinya gelombang aksi besar kemungkinan kembali terjadi. 2. Solusi untuk Pemerintah CSIS mendorong solusi agar pemerintah mulai menggunakan pendekatan teknokratis hingga melibatkan partisipasi berbagai kalangan. Teknokratis, tambah dia, tidak bisa hanya dijadikan alat untuk pembenaran kebijakan pemerintah. "Kita perlu mengembalikan pendekatan teknokratis tersebut untuk meluruskan program-program dan kebijakan yang sekarang saat ini sedang dijalankan," tuturnya.   JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan pemerintah dan DPR tengah berusaha menenangkan publik atas gelombang demo yang berdatangan. Namun, pemerintah dan DPR belum mengakui adanya suatu permasalahan fundamental penyebab gelombang aksi datang. 1. Akar Masalah Demo "Belum terlihat dari para pengambil kebijakan ini mengakui adanya permasalahan fundamental yang berasal dari kondisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga kondisi politik yang ada," ungkap Yose dalam diskusi daring, Selasa (2/9/2025). Sebaliknya, CSIS menilai pemerintah cenderung melihat situasi ini sebagai situasi political chaos belaka. Pandangan itu membuat negara seolah-olah harus melakukan penanganan cepat bahkan bertendensi menggunakan kekuatan dalam menghentikannya. "Belum kelihatan adanya pengakuan untuk bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Belum ada juga kelihatan usaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang lebih mendasar yang tadi saya sudah sebutkan," ucap Yose. Menurutnya, tanpa adanya tindakan solutif yang komprehensif dari pemerintah, Indonesia bisa terjebak dalam situasi yang lebih buruk lagi. Dengan demikian, risiko terjadinya gelombang aksi besar kemungkinan kembali terjadi. 2. Solusi untuk Pemerintah CSIS mendorong solusi agar pemerintah mulai menggunakan pendekatan teknokratis hingga melibatkan partisipasi berbagai kalangan. Teknokratis, tambah dia, tidak bisa hanya dijadikan alat untuk pembenaran kebijakan pemerintah. "Kita perlu mengembalikan pendekatan teknokratis tersebut untuk meluruskan program-program dan kebijakan yang sekarang saat ini sedang dijalankan," tuturnya.