Partai Berkarya mendatangi Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya. https://news.okezone.com/read/2025/09/03/337/3167494/datangi-kemenkum-partai-berkarya-minta-hasil-munas-i-segera-disahkanidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/03/337/3167494/datangi-kemenkum-partai-berkarya-minta-hasil-munas-i-segera-disahkanhttps://news.okezone.com/read/2025/09/03/337/3167494/datangi-kemenkum-partai-berkarya-minta-hasil-munas-i-segera-disahkanRabu 03 September 2025 21:23 WIBArief Setyadi Partai Berkarya datangi Kemenkum (Foto: Ist)https://img.okezone.com/content/2025/09/03/337/3167494/partai_berkarya-Bj1D_large.jpgJAKARTA – Partai Berkarya mendatangi Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya. Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan, Muh. Arham saat mendatangi Kemenkum diiringi aksi damai pada Selasa 2 September 2025. Ia sengaja datang untuk mengingatkan Kemenkum agar segera menindaklanjuti hasil Munas yang berlangsung di Tangerang, Banten, pada 14-16 Juli 2025 lalu. "Yang pertama kali kami sampaikan, kami adalah forum ketua dari DPW Partai Berkarya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tanggal 14-16 yang lalu itu sudah melakukan Musyawarah Nasional yang pertama di Tangerang. Dan ini sudah diketahui oleh publik," ujar Arham lewat siaran pers, Rabu (3/9/2025). Arham merasa heran karena hasil Munas tak kunjung disahkan. Sebab, semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  "Semua prosedur sudah kami lakukan. Yang pertama sudah didaftar secara online, karena itu yang merupakan ketentuan dari hukum. Setelah itu kita kirim hardcopy-nya, itu pun tidak ditindaklanjuti. Ada apa?" katanya. Pihaknya juga sudah berupaya menyurati Kemenkum untuk beraudiensi, tetapi tidak ditanggapi. Bahkan, saat bertemu dengan Menkum dijanjikan pertemuan, namun tak kunjung terealisasi.  "Kami sudah menyurat, kemudian kami juga sudah ketemu Pak Menteri, masih juga tidak ditindaklanjuti,” katanya.  Ia pun memastikan seluruh kader Partai Berkarya tetap solid. "Kita solid. Mendukung Prabowo (Presiden Prabowo Subianto). Mendukung semua program Prabowo dan mendukung kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," katanya. JAKARTA – Partai Berkarya mendatangi Gedung Kementerian Hukum (Kemenkum), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka meminta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas segera mengesahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) I Partai Berkarya. Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan, Muh. Arham saat mendatangi Kemenkum diiringi aksi damai pada Selasa 2 September 2025. Ia sengaja datang untuk mengingatkan Kemenkum agar segera menindaklanjuti hasil Munas yang berlangsung di Tangerang, Banten, pada 14-16 Juli 2025 lalu. "Yang pertama kali kami sampaikan, kami adalah forum ketua dari DPW Partai Berkarya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita tanggal 14-16 yang lalu itu sudah melakukan Musyawarah Nasional yang pertama di Tangerang. Dan ini sudah diketahui oleh publik," ujar Arham lewat siaran pers, Rabu (3/9/2025). Arham merasa heran karena hasil Munas tak kunjung disahkan. Sebab, semua prosedur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  "Semua prosedur sudah kami lakukan. Yang pertama sudah didaftar secara online, karena itu yang merupakan ketentuan dari hukum. Setelah itu kita kirim hardcopy-nya, itu pun tidak ditindaklanjuti. Ada apa?" katanya. Pihaknya juga sudah berupaya menyurati Kemenkum untuk beraudiensi, tetapi tidak ditanggapi. Bahkan, saat bertemu dengan Menkum dijanjikan pertemuan, namun tak kunjung terealisasi.  "Kami sudah menyurat, kemudian kami juga sudah ketemu Pak Menteri, masih juga tidak ditindaklanjuti,” katanya.  Ia pun memastikan seluruh kader Partai Berkarya tetap solid. "Kita solid. Mendukung Prabowo (Presiden Prabowo Subianto). Mendukung semua program Prabowo dan mendukung kebijakan pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo," katanya.