Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025). Berdasarkan flyer yang tersebar, mereka menagih 17+8 Tuntutan Rakyat. https://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3167954/aksi-di-depan-dpr-massa-tagih-17-8-tuntutan-rakyatidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3167954/aksi-di-depan-dpr-massa-tagih-17-8-tuntutan-rakyathttps://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3167954/aksi-di-depan-dpr-massa-tagih-17-8-tuntutan-rakyatJum'at 05 September 2025 17:56 WIBNur KhabibiMassa demonstrasi di DPR tagih 17+8 Tuntutan Rakyat (Foto: Nur Khabibi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/05/337/3167954/demonstrasi-rdaQ_large.jpgJAKARTA – Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025). Berdasarkan flyer yang tersebar, mereka menagih 17+8 Tuntutan Rakyat. Pantauan di lokasi pada Jumat sore, massa aksi terlihat duduk membentuk setengah lingkaran di depan gerbang Gedung DPR RI. Bendera Universitas Padjadjaran (Unpad) terlihat terpasang sebagai latar belakang saat massa duduk melingkar. Diketahui, mahasiswa Unpad menjadi bagian dari massa aksi. Selain itu, turut terpasang poster peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari ini. Diketahui, beredar rangkuman tuntutan rakyat bagi pemerintah dan DPR. Terdapat 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Adapun 17+8 tuntutan tersebut dirilis oleh akun @malakaproject.id di Instagram. 17 tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu hingga 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang memiliki tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026. 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu Deadline: 5 September 2025 Tugas Presiden Prabowo 1.    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2.    Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 3.    Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). 4.    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). 5.    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). Tugas Ketua Umum Partai Politik 6.    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7.    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8.    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia 9.    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10.    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11.    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan serta memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia) 12.    Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13.    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14.    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 15.    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojek) di seluruh Indonesia. 16.    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17.    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.  8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun Deadline: 31 Agustus 2026 1.    Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran Audit independen yang diumumkan ke publik, tolak mantan koruptor sebagai anggota DPR, tetapkan KPI kinerja, dan hapuskan perlakuan istimewa (pensiun seumur hidup, pengawalan khusus, pajak ditanggung negara). 2.    Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif Partai wajib publikasikan laporan keuangan, DPR harus memastikan oposisi berjalan. 3.    Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil Tinjau ulang transfer dana APBN pusat-daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat. 4.    Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor DPR harus mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memperkuat KPK serta UU Tipikor. 5.    Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis Revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi-fungsi keamanan, ketertiban, dan lalu lintas. 6.    TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian Pemerintah harus mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate, DPR harus revisi UU TNI. 7.    Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen Revisi UU Komnas HAM, perkuat Ombudsman dan Kompolnas. 8.    Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan Evaluasi kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), UU Cipta Kerja, Danatara, dan BUMN, dengan memperhatikan hak masyarakat adat dan lingkungan. JAKARTA – Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025). Berdasarkan flyer yang tersebar, mereka menagih 17+8 Tuntutan Rakyat. Pantauan di lokasi pada Jumat sore, massa aksi terlihat duduk membentuk setengah lingkaran di depan gerbang Gedung DPR RI. Bendera Universitas Padjadjaran (Unpad) terlihat terpasang sebagai latar belakang saat massa duduk melingkar. Diketahui, mahasiswa Unpad menjadi bagian dari massa aksi. Selain itu, turut terpasang poster peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati hari ini. Diketahui, beredar rangkuman tuntutan rakyat bagi pemerintah dan DPR. Terdapat 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Adapun 17+8 tuntutan tersebut dirilis oleh akun @malakaproject.id di Instagram. 17 tuntutan jangka pendek memiliki batas waktu hingga 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang memiliki tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026. 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu Deadline: 5 September 2025 Tugas Presiden Prabowo 1.    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2.    Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 3.    Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). 4.    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). 5.    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). Tugas Ketua Umum Partai Politik 6.    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7.    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8.    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. Tugas Kepolisian Republik Indonesia 9.    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10.    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11.    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan serta memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia) 12.    Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13.    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14.    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 15.    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojek) di seluruh Indonesia. 16.    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17.    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.  8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun Deadline: 31 Agustus 2026 1.    Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran Audit independen yang diumumkan ke publik, tolak mantan koruptor sebagai anggota DPR, tetapkan KPI kinerja, dan hapuskan perlakuan istimewa (pensiun seumur hidup, pengawalan khusus, pajak ditanggung negara). 2.    Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif Partai wajib publikasikan laporan keuangan, DPR harus memastikan oposisi berjalan. 3.    Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil Tinjau ulang transfer dana APBN pusat-daerah, batalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat. 4.    Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor DPR harus mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memperkuat KPK serta UU Tipikor. 5.    Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis Revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi-fungsi keamanan, ketertiban, dan lalu lintas. 6.    TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian Pemerintah harus mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate, DPR harus revisi UU TNI. 7.    Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen Revisi UU Komnas HAM, perkuat Ombudsman dan Kompolnas. 8.    Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan Evaluasi kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), UU Cipta Kerja, Danatara, dan BUMN, dengan memperhatikan hak masyarakat adat dan lingkungan.