Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi para anggota dewan. https://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3167967/dpr-pangkas-tunjangan-dan-fasilitas-dari-biaya-komunikasi-hingga-transportasiidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3167967/dpr-pangkas-tunjangan-dan-fasilitas-dari-biaya-komunikasi-hingga-transportasihttps://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3167967/dpr-pangkas-tunjangan-dan-fasilitas-dari-biaya-komunikasi-hingga-transportasiJum'at 05 September 2025 19:19 WIBNur KhabibiWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Nur Khabibi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/05/337/3167967/dpr-DS3U_large.jpgJAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi para anggota dewan. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers menanggapi 17+8 tuntutan rakyat, pada Jumat (5/9/2025). "DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas Anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi," kata Dasco. Ia menambahkan, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan. "Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ujarnya. Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang deadline pada hari ini, Jumat 5 September 2025, khusus untuk DPR ditugaskan untuk bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Kemudian, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi para anggota dewan. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers menanggapi 17+8 tuntutan rakyat, pada Jumat (5/9/2025). "DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas Anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi," kata Dasco. Ia menambahkan, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan lagi menerima hak-hak keuangan. "Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya," ujarnya. Dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang deadline pada hari ini, Jumat 5 September 2025, khusus untuk DPR ditugaskan untuk bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). Kemudian, publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). Kemudian, dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).