Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, mengapresiasi adanya 17+8 Tuntutan Rakyat. https://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3168014/masuk-dalam-17-8-tuntutan-rakyat-tni-kami-hormatiidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3168014/masuk-dalam-17-8-tuntutan-rakyat-tni-kami-hormatihttps://news.okezone.com/read/2025/09/05/337/3168014/masuk-dalam-17-8-tuntutan-rakyat-tni-kami-hormatiJum'at 05 September 2025 23:44 WIBDanandaya Arya putraKapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/05/337/3168014/tni-JGpq_large.jpgJAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, mengapresiasi adanya 17+8 Tuntutan Rakyat. Tercatat, terdapat empat tuntutan untuk TNI dalam jangka pendek dan satu dalam jangka panjang. "TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun," kata Freddy, Jumat (5/9/2025). Dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia, TNI menegaskan pihaknya sangat menghormati aspirasi masyarakat. Sebab, dalam setiap kebijakan, TNI selalu mengedepankan supremasi sipil. "TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apa pun yang diputuskan, apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," ujarnya. Sekadar informasi beredar tuntutan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR. Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang. Adapun 17+8 tuntutan ini dirilis oleh akun Instagram @malakaproject.id. Yakni, 17 tuntutan jangka pendek memiliki deadline 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang memiliki deadline 31 Agustus 2026 17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025): 1.    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2.    Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. 3.    Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). 4.    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). 5.    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). 6.    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7.    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8.    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. 9.    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10.    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11.    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. 12.    TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13.    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14.    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 15.    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16.    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17.    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. 8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026): 1.    Reformasi besar-besaran DPR, audit publik, larangan mantan koruptor jadi caleg, dan penghapusan hak istimewa. 2.    Reformasi partai politik dan penguatan peran oposisi dalam sistem demokrasi. 3.    Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil dan batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat. 4.    Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, dan perkuat KPK serta UU Tipikor. 5.    Reformasi Polri agar profesional dan humanis, serta revisi UU Kepolisian. 6.    Penarikan total TNI dari proyek sipil, serta revisi UU TNI. 7.    Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas. 8.    Evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, dan perlindungan terhadap masyarakat adat serta lingkungan. JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, mengapresiasi adanya 17+8 Tuntutan Rakyat. Tercatat, terdapat empat tuntutan untuk TNI dalam jangka pendek dan satu dalam jangka panjang. "TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun," kata Freddy, Jumat (5/9/2025). Dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi di Indonesia, TNI menegaskan pihaknya sangat menghormati aspirasi masyarakat. Sebab, dalam setiap kebijakan, TNI selalu mengedepankan supremasi sipil. "TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apa pun yang diputuskan, apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," ujarnya. Sekadar informasi beredar tuntutan rakyat yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR. Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang. Adapun 17+8 tuntutan ini dirilis oleh akun Instagram @malakaproject.id. Yakni, 17 tuntutan jangka pendek memiliki deadline 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang memiliki deadline 31 Agustus 2026 17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025): 1.    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2.    Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. 3.    Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun). 4.    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). 5.    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). 6.    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7.    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8.    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. 9.    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 10.    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 11.    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM. 12.    TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13.    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14.    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 15.    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 16.    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17.    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing. 8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026): 1.    Reformasi besar-besaran DPR, audit publik, larangan mantan koruptor jadi caleg, dan penghapusan hak istimewa. 2.    Reformasi partai politik dan penguatan peran oposisi dalam sistem demokrasi. 3.    Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil dan batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat. 4.    Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor, dan perkuat KPK serta UU Tipikor. 5.    Reformasi Polri agar profesional dan humanis, serta revisi UU Kepolisian. 6.    Penarikan total TNI dari proyek sipil, serta revisi UU TNI. 7.    Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas. 8.    Evaluasi menyeluruh kebijakan ekonomi, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, dan perlindungan terhadap masyarakat adat serta lingkungan.