Hal ini agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM). https://news.okezone.com/read/2025/09/08/337/3168585/menteri-pigai-bahas-isu-ham-dan-kesetaraan-gender-dengan-bpw-indonesiaidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/08/337/3168585/menteri-pigai-bahas-isu-ham-dan-kesetaraan-gender-dengan-bpw-indonesiahttps://news.okezone.com/read/2025/09/08/337/3168585/menteri-pigai-bahas-isu-ham-dan-kesetaraan-gender-dengan-bpw-indonesiaSenin 08 September 2025 22:14 WIBFahmi Firdaus Menteri Pigai Bahas Isu HAM dan Kesetaraan Gender dengan BPW Indonesiahttps://img.okezone.com/content/2025/09/08/337/3168585/pemerintah-gpZ3_large.jpgJAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyatakan, kerja sama strategis antara pemerintah dan organisasi perempuan sangat penting. Hal ini agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM). “Baik melalui jalur Perserikatan bangsa- bangsa maupun forum internasional lainnya,” ujar Pigai saat menerima audiensi Federasi Business Professional Women (BPW) Indonesia, di Jakarta, Senin (8/9/2025). Sementara itu, Ketua Umum Federasi BPW Indonesia, Giwo Rubianto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian HAM RI atas dukungan yang diberikan. “BPW Indonesia sebagai federasi resmi yang berafiliasi langsung dengan BPW International, organisasi global perempuan profesional  yang beranggotakan lebih dari 100 negara,”ujarnya. Dia melanjutkan, BPW Indonesia telah resmi dikukuhkan sebagai federasi nasional pada BPW International Forum dan Asia Pacific Regional Conference 2025. Dia juga memaparkan sejumlah rencana kerja sama strategis dengan Kementerian HAM, termasuk partisipasi dalam forum internasional United Nations Commission on the Status of Women (UN CSW) ke-70 di New York pada Maret 2026. “Serta penyelenggaraan berbagai seminar nasional dan kegiatan berbasis komunitas di tingkat akar rumput mengenai isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia,”ujarnya. Dikatakan Giwo, Kementerian HAM RI juga mengusulkan agar segera disusun Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan Federasi BPW Indonesia.     “Dengan dukungan dari Kementerian HAM RI, kita semakin berkomitmen untuk memperkuat kontribusi perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya. Audiensi tersebut dihadiri oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai, didampingi Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, Direktur Penguatan HAM MKPU Giyanto dan lain sebagainya. JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyatakan, kerja sama strategis antara pemerintah dan organisasi perempuan sangat penting. Hal ini agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM). “Baik melalui jalur Perserikatan bangsa- bangsa maupun forum internasional lainnya,” ujar Pigai saat menerima audiensi Federasi Business Professional Women (BPW) Indonesia, di Jakarta, Senin (8/9/2025). Sementara itu, Ketua Umum Federasi BPW Indonesia, Giwo Rubianto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian HAM RI atas dukungan yang diberikan. “BPW Indonesia sebagai federasi resmi yang berafiliasi langsung dengan BPW International, organisasi global perempuan profesional  yang beranggotakan lebih dari 100 negara,”ujarnya. Dia melanjutkan, BPW Indonesia telah resmi dikukuhkan sebagai federasi nasional pada BPW International Forum dan Asia Pacific Regional Conference 2025. Dia juga memaparkan sejumlah rencana kerja sama strategis dengan Kementerian HAM, termasuk partisipasi dalam forum internasional United Nations Commission on the Status of Women (UN CSW) ke-70 di New York pada Maret 2026. “Serta penyelenggaraan berbagai seminar nasional dan kegiatan berbasis komunitas di tingkat akar rumput mengenai isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia,”ujarnya. Dikatakan Giwo, Kementerian HAM RI juga mengusulkan agar segera disusun Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah dengan Federasi BPW Indonesia.     “Dengan dukungan dari Kementerian HAM RI, kita semakin berkomitmen untuk memperkuat kontribusi perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya. Audiensi tersebut dihadiri oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai, didampingi Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, Direktur Penguatan HAM MKPU Giyanto dan lain sebagainya.