Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) dalam waktu dekat. Bahkan, lembaga antirasuah itu telah mengantongi nama calon tersangka. https://news.okezone.com/read/2025/09/10/337/3169086/kasus-korupsi-kuota-haji-kpk-pengumuman-calon-tersangka-tinggal-tunggu-waktuidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/10/337/3169086/kasus-korupsi-kuota-haji-kpk-pengumuman-calon-tersangka-tinggal-tunggu-waktuhttps://news.okezone.com/read/2025/09/10/337/3169086/kasus-korupsi-kuota-haji-kpk-pengumuman-calon-tersangka-tinggal-tunggu-waktuRabu 10 September 2025 18:21 WIBAchmad Al FiqriPlt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/10/337/3169086/plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-UJQM_large.jpg JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) dalam waktu dekat. Bahkan, lembaga antirasuah itu telah mengantongi nama calon tersangka. Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya akan melakukan ekspos tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat ya, pokoknya dalam waktu dekat (penetapan tersangka), nanti dikabarkan ya, pasti dikonperskan dalam waktu dekat,” kata Asep saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025). Asep pun meminta publik untuk menunggu. Saat disinggung perihal telah mengantongi nama calon tersangka, ia mengamini. “Ini apa namanya, dipantengi saja. Nah, calonnya ya ada,” kata Asep.   Sebagai informasi, KPK meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2024 ke tahap penyidikan. Sebelumnya, dugaan korupsi ini masih berada di tahap penyelidikan. Kasus ini berawal dari pengelolaan kuota haji 2024. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai amanat undang-undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus. JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) dalam waktu dekat. Bahkan, lembaga antirasuah itu telah mengantongi nama calon tersangka. Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya akan melakukan ekspos tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag dalam waktu dekat. “Dalam waktu dekat ya, pokoknya dalam waktu dekat (penetapan tersangka), nanti dikabarkan ya, pasti dikonperskan dalam waktu dekat,” kata Asep saat ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (10/9/2025). Asep pun meminta publik untuk menunggu. Saat disinggung perihal telah mengantongi nama calon tersangka, ia mengamini. “Ini apa namanya, dipantengi saja. Nah, calonnya ya ada,” kata Asep.   Sebagai informasi, KPK meningkatkan perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 2024 ke tahap penyidikan. Sebelumnya, dugaan korupsi ini masih berada di tahap penyelidikan. Kasus ini berawal dari pengelolaan kuota haji 2024. Saat itu, Indonesia mendapatkan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai amanat undang-undang, pembagian kuota itu seharusnya mengikuti proporsi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, temuan KPK menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pembagian kuota justru dilakukan secara tidak proporsional, yakni 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga antikorupsi ini juga tengah mendalami potensi aliran dana yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus.