Menurut Anang, klarifikasi dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui perpanjangan konsesi. https://news.okezone.com/read/2025/09/12/337/3169535/kejagung-resmi-buka-penyelidikan-dugaan-korupsi-tol-cmnp-milik-jusuf-hamkaidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/12/337/3169535/kejagung-resmi-buka-penyelidikan-dugaan-korupsi-tol-cmnp-milik-jusuf-hamkahttps://news.okezone.com/read/2025/09/12/337/3169535/kejagung-resmi-buka-penyelidikan-dugaan-korupsi-tol-cmnp-milik-jusuf-hamkaJum'at 12 September 2025 15:50 WIBTim OkezoneKepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatnahttps://img.okezone.com/content/2025/09/12/337/3169535/kejagung-2WjM_large.jpgJAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi membuka penyelidikan dugaan korupsi perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menegaskan, pihaknya sudah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait. “Sedang pendalaman,” ujar Anang saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (12/9/2025).  Menurut Anang, klarifikasi dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui perpanjangan konsesi. Namun, ia menolak mengungkap jumlah pihak yang sudah dipanggil. “Kalau sifatnya penyelidikan masih tertutup,” katanya. Sebelumnya, beredar info surat perintah penyelidikan kasus ini diterbitkan 11 Juli 2025, sedangkan surat panggilan terhadap sejumlah direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dikirim pada 29 Agustus 2025. Kasus ini bermula dari dugaan perpanjangan konsesi tanpa audit sebagaimana diatur PP No.27 Tahun 2014. Perpanjangan juga dilakukan tanpa lelang, melanggar UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kerugian negara muncul karena pendapatan dari tol tetap dikelola CMNP meski konsesi berakhir. Hingga kini, pembangunan fisik tol baru 30 persen dari target 100 persen pada 2022. Badan Pengatur Jalan Tol dan Kementerian PUPR sudah mengambil alih proyek karena CMNP gagal memenuhi kewajiban. Audit menyeluruh dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana, termasuk dugaan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.   Sejak 31 Maret 2025, pendapatan tol seharusnya masuk kas negara dengan nilai sekitar Rp500 miliar. BPK bahkan merekomendasikan pembatalan perpanjangan konsesi CMNP melalui LHP Nomor 17/LHP/XVII/05/2024. Kasus ini juga berdampak pada pasar modal karena saham CMNP dinilai rawan. Publik menilai ketidakpastian konsesi berpotensi merugikan investor, sehingga muncul desakan agar perdagangan saham disuspensi sementara. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejagung mengusut tuntas dugaan korupsi ini. “Penunjukan langsung tanpa lelang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tandasnya. JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi membuka penyelidikan dugaan korupsi perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit.  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menegaskan, pihaknya sudah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait. “Sedang pendalaman,” ujar Anang saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (12/9/2025).  Menurut Anang, klarifikasi dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui perpanjangan konsesi. Namun, ia menolak mengungkap jumlah pihak yang sudah dipanggil. “Kalau sifatnya penyelidikan masih tertutup,” katanya. Sebelumnya, beredar info surat perintah penyelidikan kasus ini diterbitkan 11 Juli 2025, sedangkan surat panggilan terhadap sejumlah direksi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dikirim pada 29 Agustus 2025. Kasus ini bermula dari dugaan perpanjangan konsesi tanpa audit sebagaimana diatur PP No.27 Tahun 2014. Perpanjangan juga dilakukan tanpa lelang, melanggar UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kerugian negara muncul karena pendapatan dari tol tetap dikelola CMNP meski konsesi berakhir. Hingga kini, pembangunan fisik tol baru 30 persen dari target 100 persen pada 2022. Badan Pengatur Jalan Tol dan Kementerian PUPR sudah mengambil alih proyek karena CMNP gagal memenuhi kewajiban. Audit menyeluruh dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana, termasuk dugaan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.   Sejak 31 Maret 2025, pendapatan tol seharusnya masuk kas negara dengan nilai sekitar Rp500 miliar. BPK bahkan merekomendasikan pembatalan perpanjangan konsesi CMNP melalui LHP Nomor 17/LHP/XVII/05/2024. Kasus ini juga berdampak pada pasar modal karena saham CMNP dinilai rawan. Publik menilai ketidakpastian konsesi berpotensi merugikan investor, sehingga muncul desakan agar perdagangan saham disuspensi sementara. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejagung mengusut tuntas dugaan korupsi ini. “Penunjukan langsung tanpa lelang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tandasnya.