Sebelumnya, Nizar Ali mengaku ditanya tim penyidik Lembaga Antirasuah terkait mekanisme keluarnya Surat Keputusan (SK) di Kemenag. https://news.okezone.com/read/2025/09/14/337/3169841/periksa-mantan-sekjen-kemenag-soal-korupsi-kuota-haji-kpk-dalami-hal-iniidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/14/337/3169841/periksa-mantan-sekjen-kemenag-soal-korupsi-kuota-haji-kpk-dalami-hal-inihttps://news.okezone.com/read/2025/09/14/337/3169841/periksa-mantan-sekjen-kemenag-soal-korupsi-kuota-haji-kpk-dalami-hal-iniMinggu 14 September 2025 09:07 WIBNur KhabibiPeriksa Mantan Sekjen Kemenag soal Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Hal Inihttps://img.okezone.com/content/2025/09/14/337/3169841/kpk-X4Kb_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali pada Jumat (12/9/2025). Nizar diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dari keterangan yang bersangkutan didalami perihal pembagian kuota haji tambahan antara haji reguler dan khusus. "Secara umum, saksi-saksi dari Kemenag didalami proses pengambilan keputusan atau kebijakan terkait pembagian kuota tambahan menjadi kuota reguler dan khusus," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu, (14/9/2025). Namun Budi Prasetyo tidak menjelaskan secara lebih detail terkait pemeriksaan yang dimaksud tersebut. Sebelumnya, Nizar Ali mengaku ditanya tim penyidik Lembaga Antirasuah terkait mekanisme keluarnya Surat Keputusan (SK) di Kemenag. "Ya biasa, nanya soal mekanisme keluarnya SK itu, kita jawab semua," kata Nizar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/9).   Lebih lanjut Nizar mengaku, tidak mengetahui pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut KPK. "Soal itu gak tau, karena sekjen bukan leading sectornya haji, haji ada Direktorat Jenderal PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh)," ujarnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali pada Jumat (12/9/2025). Nizar diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, dari keterangan yang bersangkutan didalami perihal pembagian kuota haji tambahan antara haji reguler dan khusus. "Secara umum, saksi-saksi dari Kemenag didalami proses pengambilan keputusan atau kebijakan terkait pembagian kuota tambahan menjadi kuota reguler dan khusus," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu, (14/9/2025). Namun Budi Prasetyo tidak menjelaskan secara lebih detail terkait pemeriksaan yang dimaksud tersebut. Sebelumnya, Nizar Ali mengaku ditanya tim penyidik Lembaga Antirasuah terkait mekanisme keluarnya Surat Keputusan (SK) di Kemenag. "Ya biasa, nanya soal mekanisme keluarnya SK itu, kita jawab semua," kata Nizar Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/9).   Lebih lanjut Nizar mengaku, tidak mengetahui pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut KPK. "Soal itu gak tau, karena sekjen bukan leading sectornya haji, haji ada Direktorat Jenderal PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh)," ujarnya.