Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi membatalkan aturan terkait dokumen persyaratan capres-cawapres, termasuk ijazah, yang sebelumnya dinyatakan tidak boleh dibuka untuk publik. https://news.okezone.com/read/2025/09/16/337/3170320/breaking-news-kpu-batalkan-aturan-ijazah-capres-cawapres-yang-tak-boleh-dibuka-publikidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/16/337/3170320/breaking-news-kpu-batalkan-aturan-ijazah-capres-cawapres-yang-tak-boleh-dibuka-publikhttps://news.okezone.com/read/2025/09/16/337/3170320/breaking-news-kpu-batalkan-aturan-ijazah-capres-cawapres-yang-tak-boleh-dibuka-publikSelasa 16 September 2025 16:42 WIBFelldy Utama Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/16/337/3170320/ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-rbSh_large.jpgJAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi membatalkan aturan terkait dokumen persyaratan capres-cawapres, termasuk ijazah, yang sebelumnya dinyatakan tidak boleh dibuka untuk publik. Keputusan ini diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk mencermati dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait aturan tersebut. “Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers, Selasa (16/9/2025). Afifuddin menambahkan, ke depan KPU akan memperlakukan informasi dan data tersebut dengan mempedomani aturan yang sudah ada, sekaligus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait jika ada hal-hal yang dianggap perlu dilakukan berkaitan dengan data dan informasi di KPU. “Termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan pilpres, tetapi juga data-data lain yang para pihak bisa akses sesuai kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujarnya. JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi membatalkan aturan terkait dokumen persyaratan capres-cawapres, termasuk ijazah, yang sebelumnya dinyatakan tidak boleh dibuka untuk publik. Keputusan ini diambil setelah KPU menggelar rapat khusus untuk mencermati dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait aturan tersebut. “Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU,” kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers, Selasa (16/9/2025). Afifuddin menambahkan, ke depan KPU akan memperlakukan informasi dan data tersebut dengan mempedomani aturan yang sudah ada, sekaligus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait jika ada hal-hal yang dianggap perlu dilakukan berkaitan dengan data dan informasi di KPU. “Termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan pilpres, tetapi juga data-data lain yang para pihak bisa akses sesuai kebutuhan dan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujarnya.