Presiden Prabowo Subianto merombak struktur komunikasi kepresidenan dengan mentransformasi Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). https://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170708/transformasi-pco-menjadi-badan-komunikasi-pemerintah-ini-penjelasan-istanaidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170708/transformasi-pco-menjadi-badan-komunikasi-pemerintah-ini-penjelasan-istanahttps://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170708/transformasi-pco-menjadi-badan-komunikasi-pemerintah-ini-penjelasan-istanaKamis 18 September 2025 07:05 WIBBinti MufaridaMensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/18/337/3170708/mensesneg_prasetyo_hadi-Nq0h_large.jpg JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak struktur komunikasi kepresidenan dengan mentransformasi Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan perubahan ini bukan pembentukan lembaga baru, melainkan transformasi untuk menyinkronkan komunikasi pemerintah dari pusat hingga daerah. "Yang pertama adalah, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi, perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Menurut Prasetyo, langkah ini dilakukan agar komunikasi publik pemerintah lebih terkoordinasi. Ia mengibaratkan transformasi tersebut seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola untuk meningkatkan peluang kemenangan. "Iya, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Harapannya kan begitu, ini kan ibarat main bola kita ganti pemain dengan harapan bisa memenangkan pertandingan," ujarnya.   Prasetyo menekankan pentingnya sinkronisasi komunikasi lintas level pemerintahan. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan perlunya penataan agar penyampaian program pemerintah berjalan lebih terkoordinasi. "Cakupannya juga bisa pemerintah, termasuk bagaimana nanti kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah," jelasnya. BKP nantinya mengambil alih seluruh tugas dan fungsi yang sebelumnya dijalankan PCO. Untuk sementara, struktur keanggotaan BKP akan diisi oleh pejabat yang sebelumnya bertugas di PCO. "Itu (PCO) bukan dibubarkan, tetapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, nanti dengan Keppres baru dipindahkan ke Badan Komunikasi Pemerintah," kata Prasetyo. Dalam reshuffle kali ini, Kepala PCO Hasan Nasbi turut diberhentikan dari jabatannya. Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.   Angga menegaskan bahwa BKP akan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar kementerian/lembaga agar kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih baik kepada publik. "Mungkin ada fungsi jubir, ada juga fungsi kita mensinkronkan, mengoordinasikan agar K/L tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan utuh, dengan baik, jadi tidak ada tumpang tindih," jelas Angga. Ia menambahkan, BKP akan bekerja memperkuat komunikasi publik pemerintah agar seluruh program dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Angga juga menyampaikan akan segera melakukan koordinasi peralihan dengan mantan Kepala PCO, Hasan Nasbi. "Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah," ujarnya. Meski tidak lagi menjabat, kata Angga, Hasan Nasbi tetap akan membantu pemerintah dalam memperkuat komunikasi kebijakan publik. "Beliau juga akan tetap membantu kami di pemerintah, membantu Badan Komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan publik," pungkasnya. JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak struktur komunikasi kepresidenan dengan mentransformasi Presidential Communication Office (PCO) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan perubahan ini bukan pembentukan lembaga baru, melainkan transformasi untuk menyinkronkan komunikasi pemerintah dari pusat hingga daerah. "Yang pertama adalah, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi, perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Menurut Prasetyo, langkah ini dilakukan agar komunikasi publik pemerintah lebih terkoordinasi. Ia mengibaratkan transformasi tersebut seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola untuk meningkatkan peluang kemenangan. "Iya, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Harapannya kan begitu, ini kan ibarat main bola kita ganti pemain dengan harapan bisa memenangkan pertandingan," ujarnya.   Prasetyo menekankan pentingnya sinkronisasi komunikasi lintas level pemerintahan. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan perlunya penataan agar penyampaian program pemerintah berjalan lebih terkoordinasi. "Cakupannya juga bisa pemerintah, termasuk bagaimana nanti kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah," jelasnya. BKP nantinya mengambil alih seluruh tugas dan fungsi yang sebelumnya dijalankan PCO. Untuk sementara, struktur keanggotaan BKP akan diisi oleh pejabat yang sebelumnya bertugas di PCO. "Itu (PCO) bukan dibubarkan, tetapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, nanti dengan Keppres baru dipindahkan ke Badan Komunikasi Pemerintah," kata Prasetyo. Dalam reshuffle kali ini, Kepala PCO Hasan Nasbi turut diberhentikan dari jabatannya. Sebagai penggantinya, Presiden Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.   Angga menegaskan bahwa BKP akan memperkuat koordinasi dan komunikasi antar kementerian/lembaga agar kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih baik kepada publik. "Mungkin ada fungsi jubir, ada juga fungsi kita mensinkronkan, mengoordinasikan agar K/L tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan utuh, dengan baik, jadi tidak ada tumpang tindih," jelas Angga. Ia menambahkan, BKP akan bekerja memperkuat komunikasi publik pemerintah agar seluruh program dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Angga juga menyampaikan akan segera melakukan koordinasi peralihan dengan mantan Kepala PCO, Hasan Nasbi. "Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah," ujarnya. Meski tidak lagi menjabat, kata Angga, Hasan Nasbi tetap akan membantu pemerintah dalam memperkuat komunikasi kebijakan publik. "Beliau juga akan tetap membantu kami di pemerintah, membantu Badan Komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan publik," pungkasnya.