Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Prioritas Legislasi (Prolegnas) 2025 untuk dibawa ke Rapat Paripurna. https://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170949/52-ruu-masuk-prolegnas-prioritas-2025-ada-ruu-polri-hingga-perampasan-asetidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170949/52-ruu-masuk-prolegnas-prioritas-2025-ada-ruu-polri-hingga-perampasan-asethttps://news.okezone.com/read/2025/09/18/337/3170949/52-ruu-masuk-prolegnas-prioritas-2025-ada-ruu-polri-hingga-perampasan-asetKamis 18 September 2025 23:22 WIBAchmad Al FiqriBaleg DPR sepakati RUU prioritas 2025 (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/18/337/3170949/dpr_ri-8bqg_large.jpgJAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Prioritas Legislasi (Prolegnas) 2025 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.  Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Omar Sharief Hiariej dan perwakilan DPD RI, Kamis (18/9/2025). Keputusan ini ditetapkan setelah Baleg DPR RI mendengarkan pandangan mini Fraksi DPR RI. Seluruh fraksi sepakat menetapkan 52 RUU tersebut ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang langsung disambut seruan "setuju" oleh peserta rapat. Sementara itu, Wamenkumham Eddy Hiariej juga menyatakan setuju bahwa puluhan RUU tersebut masuk dan akan disepakati dalam Prolegnas Prioritas 2025. “Kami sepakat Prolegnas Prioritas 2025 yang besok akan disetujui bersama pada pembahasan tingkat II, akan dievaluasi pada Desember 2025 atau Januari 2026,” kata Eddy. Berikut daftar 52 RUU Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025: 1.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I – proses penyusunan) 2.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (Komisi II) 3.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III) 4.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Komisi III) 5.    RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (Komisi III) 6.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV) 7.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV) 8.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V) 9.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI) 10.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI) 11.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII) 12.    RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII) 13.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII) 14.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX) 15.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X) 16.    RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Komisi XI) 17.    RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (Komisi XII) 18.    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII) 19.    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan RI (Baleg) 20.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 21.    RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg) 22.    RUU tentang Pertekstilan (Baleg) 23.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg) 24.    RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg) 25.    RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg) 26.    RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Baleg) 27.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Baleg) 28.    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Baleg) 29.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg) 30.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Baleg) 31.    RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (Anggota DPR/DPD) 32.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 33.    RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 34.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 35.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri 36.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 37.    RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah 38.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 39.    RUU tentang Hukum Acara Perdata (Pemerintah) 40.    RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah) 41.    RUU tentang Desain Industri (Pemerintah) 42.    RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Pemerintah) 43.    RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (Pemerintah) 44.    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Pemerintah) 45.    RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pemerintah) 46.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Pemerintah) 47.    RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati (Pemerintah) 48.    RUU tentang Penyesuaian Pidana dalam UU dan Pemerintah Daerah (Pemerintah) 49.    RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (Pemerintah) 50.    RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (Pemerintah) 51.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 52.    RUU tentang Daerah Kepulauan (DPD)   JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Prioritas Legislasi (Prolegnas) 2025 untuk dibawa ke Rapat Paripurna.  Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Omar Sharief Hiariej dan perwakilan DPD RI, Kamis (18/9/2025). Keputusan ini ditetapkan setelah Baleg DPR RI mendengarkan pandangan mini Fraksi DPR RI. Seluruh fraksi sepakat menetapkan 52 RUU tersebut ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas 2025 dan penyusunan RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, yang langsung disambut seruan "setuju" oleh peserta rapat. Sementara itu, Wamenkumham Eddy Hiariej juga menyatakan setuju bahwa puluhan RUU tersebut masuk dan akan disepakati dalam Prolegnas Prioritas 2025. “Kami sepakat Prolegnas Prioritas 2025 yang besok akan disetujui bersama pada pembahasan tingkat II, akan dievaluasi pada Desember 2025 atau Januari 2026,” kata Eddy. Berikut daftar 52 RUU Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025: 1.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Komisi I – proses penyusunan) 2.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (Komisi II) 3.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III) 4.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Komisi III) 5.    RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (Komisi III) 6.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Komisi IV) 7.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Komisi IV) 8.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V) 9.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI) 10.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI) 11.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Komisi VII) 12.    RUU tentang Kawasan Industri (Komisi VII) 13.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII) 14.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX) 15.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X) 16.    RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) (Komisi XI) 17.    RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (Komisi XII) 18.    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII) 19.    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kejaksaan RI (Baleg) 20.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 21.    RUU tentang Komoditas Strategis (Baleg) 22.    RUU tentang Pertekstilan (Baleg) 23.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Baleg) 24.    RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Baleg) 25.    RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Baleg) 26.    RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Baleg) 27.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Baleg) 28.    RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Baleg) 29.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Baleg) 30.    RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Baleg) 31.    RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (Anggota DPR/DPD) 32.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 33.    RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 34.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 35.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri 36.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 37.    RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah 38.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 39.    RUU tentang Hukum Acara Perdata (Pemerintah) 40.    RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah) 41.    RUU tentang Desain Industri (Pemerintah) 42.    RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Pemerintah) 43.    RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (Pemerintah) 44.    RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Pemerintah) 45.    RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (Pemerintah) 46.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Pemerintah) 47.    RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati (Pemerintah) 48.    RUU tentang Penyesuaian Pidana dalam UU dan Pemerintah Daerah (Pemerintah) 49.    RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara (Pemerintah) 50.    RUU tentang Jaminan Benda Bergerak (Pemerintah) 51.    RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 52.    RUU tentang Daerah Kepulauan (DPD)