Macron mengatakan Prancis siap berkontribusi pada "misi stabilisasi" di Gaza dan menyerukan pemerintahan transisi yang melibatkan Otoritas Palestina (PA). https://news.okezone.com/read/2025/09/23/18/3171796/breaking-news-prancis-resmi-umumkan-pengakuan-negara-palestinaidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/23/18/3171796/breaking-news-prancis-resmi-umumkan-pengakuan-negara-palestinahttps://news.okezone.com/read/2025/09/23/18/3171796/breaking-news-prancis-resmi-umumkan-pengakuan-negara-palestinaSelasa 23 September 2025 08:21 WIBRahman AsmardikaBreaking News! Prancis Resmi Umumkan Pengakuan Negara Palestinahttps://img.okezone.com/content/2025/09/23/18/3171796/prancis-oDzp_large.jpgJAKARTA - Prancis pada Senin, (22/9/2025) telah resmi mengakui negara Palestina yang berdaulat. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara terbaru yang mengumumkan pengakuan terhadap Palestina, menyusul serangkaian negara lain yang telah melakukannya. Berbicara di PBB di New York, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan "waktunya untuk perdamaian telah tiba" dan bahwa "tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza", demikian dilansir BBC. Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan puncak satu hari di Majelis Umum PBB yang berfokus pada rencana solusi dua negara untuk konflik tersebut. Negara-negara G7, seperti Jerman, Italia, dan Amerika Serikat (AS), tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Macron mengonfirmasi bahwa Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino juga akan mengakui negara Palestina. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah mengumumkan pengakuan tersebut pada Minggu, (21/9). Pemimpin Prancis tersebut menyampaikan kepada konferensi bahwa waktunya telah tiba untuk menghentikan perang dan membebaskan sisa sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Ia memperingatkan akan "bahaya perang tanpa akhir" dan mengatakan "kebenaran harus selalu menang atas kekuatan". Komunitas internasional telah gagal membangun perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, ujarnya, seraya menambahkan bahwa "kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara" yang akan mempertemukan "Israel dan Palestina dalam perdamaian dan keamanan". Macron mengatakan Prancis siap berkontribusi pada "misi stabilisasi" di Gaza dan menyerukan pemerintahan transisi yang melibatkan Otoritas Palestina (PA) yang akan mengawasi pembubaran Hamas.   Ia mengatakan Prancis hanya akan membuka kedutaan besar untuk negara Palestina ketika semua sandera yang ditahan Hamas dibebaskan dan gencatan senjata telah disepakati. Israel mengatakan pengakuan tersebut akan memberi penghargaan kepada Hamas atas serangan kelompok bersenjata Palestina pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan solusi dua negara "dikeluarkan" setelah serangan 7 Oktober dan menyebut perundingan minggu ini di PBB sebagai "sandiwara". Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan. JAKARTA - Prancis pada Senin, (22/9/2025) telah resmi mengakui negara Palestina yang berdaulat. Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara terbaru yang mengumumkan pengakuan terhadap Palestina, menyusul serangkaian negara lain yang telah melakukannya. Berbicara di PBB di New York, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan "waktunya untuk perdamaian telah tiba" dan bahwa "tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza", demikian dilansir BBC. Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan puncak satu hari di Majelis Umum PBB yang berfokus pada rencana solusi dua negara untuk konflik tersebut. Negara-negara G7, seperti Jerman, Italia, dan Amerika Serikat (AS), tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Macron mengonfirmasi bahwa Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino juga akan mengakui negara Palestina. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah mengumumkan pengakuan tersebut pada Minggu, (21/9). Pemimpin Prancis tersebut menyampaikan kepada konferensi bahwa waktunya telah tiba untuk menghentikan perang dan membebaskan sisa sandera Israel yang ditahan oleh Hamas. Ia memperingatkan akan "bahaya perang tanpa akhir" dan mengatakan "kebenaran harus selalu menang atas kekuatan". Komunitas internasional telah gagal membangun perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, ujarnya, seraya menambahkan bahwa "kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara" yang akan mempertemukan "Israel dan Palestina dalam perdamaian dan keamanan". Macron mengatakan Prancis siap berkontribusi pada "misi stabilisasi" di Gaza dan menyerukan pemerintahan transisi yang melibatkan Otoritas Palestina (PA) yang akan mengawasi pembubaran Hamas.   Ia mengatakan Prancis hanya akan membuka kedutaan besar untuk negara Palestina ketika semua sandera yang ditahan Hamas dibebaskan dan gencatan senjata telah disepakati. Israel mengatakan pengakuan tersebut akan memberi penghargaan kepada Hamas atas serangan kelompok bersenjata Palestina pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang mengakibatkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 orang disandera. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan solusi dua negara "dikeluarkan" setelah serangan 7 Oktober dan menyebut perundingan minggu ini di PBB sebagai "sandiwara". Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan.