Menurutnya, rencana pembentukan Dirjen Pesantren sebagai langkah historis, tak sekadar administratif. https://news.okezone.com/read/2025/09/25/337/3172470/jelang-hari-santri-kemenag-kebut-pembentukan-ditjen-pesantrenidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/25/337/3172470/jelang-hari-santri-kemenag-kebut-pembentukan-ditjen-pesantrenhttps://news.okezone.com/read/2025/09/25/337/3172470/jelang-hari-santri-kemenag-kebut-pembentukan-ditjen-pesantrenKamis 25 September 2025 18:39 WIBFahmi Firdaus Jelang Hari Santri, Kemenag Kebut Pembentukan Ditjen Pesantrenhttps://img.okezone.com/content/2025/09/25/337/3172470/pemerintah-e1ZG_large.jpgJAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, dan nantinya akan bisa diresmikan saat perayaan Hari Santri 2025 pada 22 Oktober. Hal ini juga sebagai kado dari pemerintah. "Harapan kita, alangkah berbahagiannya kalau kemudian Dirjen Pesantren itu diwujudkan pada saat kita memperingati hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober mendatang," ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i, Kamis (25/9/2025). Menurutnya, rencana pembentukan Dirjen Pesantren sebagai langkah historis, tak sekadar administratif. Karena, berkaitan dengan eksistensi pesantren dalam mencetuskan dan mempertahankan kemerdekaan. Saat ini, otoritas yang mengurusi pesantren di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yakni di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren). "Hari ini, kita ingin Dirjen Pesantren bisa lebih efektif mengisi kemerdekaan," ujar Syafi’i. Proses pembentukan Dirjen ini telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Menurut Syafi’i, Kemenag telah menyusun naskah akademik sebagai dasar pengajuan. Naskah kemudian diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sementara revisi dan penyempurnaan dokumen masih terus dilakukan. "Menpan-RB meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap naskah akademik tersebut agar lebih mudah dielaborasi sesuai ketentuan yang mereka miliki," ujar Syafi’i. Saat ini, upaya pemenuhan syarat-syarat yang diminta Kemenpan-RB terus digenjot. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saat ini sedang serius merespons permintaan tersebut. Syafi’i melihat ada kesamaan visi antara Menteri Agama dan Menpan-RB. "Keduanya sama-sama ingin memajukan pendidikan pesantren melalui pembentukan Dirjen Pesantren," pungkasnya. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, pembentukan Ditjen Pesantren sebagai kebutuhan negara dalam menjaga moderasi beragama sekaligus menjaga kemandirian pesantren.   "Pesantren sejak dulu sudah menjalankan tiga fungsinya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan negara melalui undang-undang bukan hanya bentuk rekognisi, tetapi juga proteksi terhadap eksistensi dan independensi pesantren," ujar Lukman. Menurutnya, keberadaan Ditjen Pesantren bukan untuk mengurangi kemandirian pesantren, melainkan menghadirkan keseimbangan antara rekognisi, proteksi, dan fasilitasi negara. Dengan begitu, pesantren dapat semakin kokoh dalam berkontribusi bagi bangsa sekaligus memperkuat moderasi beragama. "Agama itu build in dalam negara kita, menjadi sumber kontribusi bagi bangsa. Maka kehadiran Ditjen Pesantren sangat relevan, karena menyangkut masa depan moderasi beragama di Indonesia," tutup Lukman. JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren, dan nantinya akan bisa diresmikan saat perayaan Hari Santri 2025 pada 22 Oktober. Hal ini juga sebagai kado dari pemerintah. "Harapan kita, alangkah berbahagiannya kalau kemudian Dirjen Pesantren itu diwujudkan pada saat kita memperingati hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober mendatang," ujar Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syafi’i, Kamis (25/9/2025). Menurutnya, rencana pembentukan Dirjen Pesantren sebagai langkah historis, tak sekadar administratif. Karena, berkaitan dengan eksistensi pesantren dalam mencetuskan dan mempertahankan kemerdekaan. Saat ini, otoritas yang mengurusi pesantren di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yakni di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren). "Hari ini, kita ingin Dirjen Pesantren bisa lebih efektif mengisi kemerdekaan," ujar Syafi’i. Proses pembentukan Dirjen ini telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Menurut Syafi’i, Kemenag telah menyusun naskah akademik sebagai dasar pengajuan. Naskah kemudian diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sementara revisi dan penyempurnaan dokumen masih terus dilakukan. "Menpan-RB meminta ada evaluasi menyeluruh terhadap naskah akademik tersebut agar lebih mudah dielaborasi sesuai ketentuan yang mereka miliki," ujar Syafi’i. Saat ini, upaya pemenuhan syarat-syarat yang diminta Kemenpan-RB terus digenjot. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Ditpdpontren) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam saat ini sedang serius merespons permintaan tersebut. Syafi’i melihat ada kesamaan visi antara Menteri Agama dan Menpan-RB. "Keduanya sama-sama ingin memajukan pendidikan pesantren melalui pembentukan Dirjen Pesantren," pungkasnya. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, pembentukan Ditjen Pesantren sebagai kebutuhan negara dalam menjaga moderasi beragama sekaligus menjaga kemandirian pesantren.   "Pesantren sejak dulu sudah menjalankan tiga fungsinya, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan negara melalui undang-undang bukan hanya bentuk rekognisi, tetapi juga proteksi terhadap eksistensi dan independensi pesantren," ujar Lukman. Menurutnya, keberadaan Ditjen Pesantren bukan untuk mengurangi kemandirian pesantren, melainkan menghadirkan keseimbangan antara rekognisi, proteksi, dan fasilitasi negara. Dengan begitu, pesantren dapat semakin kokoh dalam berkontribusi bagi bangsa sekaligus memperkuat moderasi beragama. "Agama itu build in dalam negara kita, menjadi sumber kontribusi bagi bangsa. Maka kehadiran Ditjen Pesantren sangat relevan, karena menyangkut masa depan moderasi beragama di Indonesia," tutup Lukman.