Ombudsman RI menyoroti sejumlah persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM). https://news.okezone.com/read/2025/09/30/337/3173592/ombudsman-soroti-masalah-sdm-di-program-mbg-gaji-telat-hingga-guru-rangkap-tugasidhttps://news.okezone.com/read/2025/09/30/337/3173592/ombudsman-soroti-masalah-sdm-di-program-mbg-gaji-telat-hingga-guru-rangkap-tugashttps://news.okezone.com/read/2025/09/30/337/3173592/ombudsman-soroti-masalah-sdm-di-program-mbg-gaji-telat-hingga-guru-rangkap-tugasSelasa 30 September 2025 21:22 WIBJonathan SimanjuntakMakan Bergizi Gratis (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/09/30/337/3173592/makan_bergizi_gratis-ceNY_large.jpg JAKARTA – Ombudsman RI menyoroti sejumlah persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan salah satu temuan di lapangan adalah keterlambatan pembayaran honor staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Di Bogor misalnya, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honorarium Rp5 juta per bulan. Namun realisasinya baru cair setelah tiga bulan, sehingga memengaruhi motivasi kerja,” ujar Yeka saat jumpa pers, Selasa (30/9/2025). Selain itu, Ombudsman juga menemukan persoalan di Garut dan Bandung Barat. Puluhan relawan di daerah tersebut mengaku terbebani pekerjaan yang cukup berat. “Di Garut dan Bandung, relawan yang rata-rata berjumlah 50 orang per SPPG menyampaikan keluhan mengenai beban kerja, mulai dari dapur hingga distribusi, yang belum sebanding dengan kompensasi yang diterima,” jelasnya.   Masalah lain yang disorot adalah peran guru di sejumlah daerah yang harus merangkap sebagai penanggung jawab distribusi MBG. “Di Lebong, Bengkulu maupun Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, guru yang seharusnya fokus mendidik justru merangkap sebagai penanggung jawab distribusi tanpa dukungan tambahan,” ungkap Yeka. Menurutnya, persoalan SDM bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mencakup penataan, beban kerja, hingga kompensasi yang adil. “Dengan memperkuat tata kelola SDM, memberikan penghargaan yang layak, dan memastikan tugas sesuai kompetensi, program MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga semangat para pelaksana di lapangan,” tandas Yeka. JAKARTA – Ombudsman RI menyoroti sejumlah persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan salah satu temuan di lapangan adalah keterlambatan pembayaran honor staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Di Bogor misalnya, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honorarium Rp5 juta per bulan. Namun realisasinya baru cair setelah tiga bulan, sehingga memengaruhi motivasi kerja,” ujar Yeka saat jumpa pers, Selasa (30/9/2025). Selain itu, Ombudsman juga menemukan persoalan di Garut dan Bandung Barat. Puluhan relawan di daerah tersebut mengaku terbebani pekerjaan yang cukup berat. “Di Garut dan Bandung, relawan yang rata-rata berjumlah 50 orang per SPPG menyampaikan keluhan mengenai beban kerja, mulai dari dapur hingga distribusi, yang belum sebanding dengan kompensasi yang diterima,” jelasnya.   Masalah lain yang disorot adalah peran guru di sejumlah daerah yang harus merangkap sebagai penanggung jawab distribusi MBG. “Di Lebong, Bengkulu maupun Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, guru yang seharusnya fokus mendidik justru merangkap sebagai penanggung jawab distribusi tanpa dukungan tambahan,” ungkap Yeka. Menurutnya, persoalan SDM bukan hanya soal jumlah, tetapi juga mencakup penataan, beban kerja, hingga kompensasi yang adil. “Dengan memperkuat tata kelola SDM, memberikan penghargaan yang layak, dan memastikan tugas sesuai kompetensi, program MBG dapat berjalan lebih efektif sekaligus menjaga semangat para pelaksana di lapangan,” tandas Yeka.