PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. https://news.okezone.com/read/2025/10/02/337/3174051/kejagung-siap-hadapi-sidang-praperadilan-nadiem-makarimidhttps://news.okezone.com/read/2025/10/02/337/3174051/kejagung-siap-hadapi-sidang-praperadilan-nadiem-makarimhttps://news.okezone.com/read/2025/10/02/337/3174051/kejagung-siap-hadapi-sidang-praperadilan-nadiem-makarimKamis 02 Oktober 2025 19:13 WIBAri Sandita MurtiKapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna/Foto: Dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2025/10/02/337/3174051/anang-tyYb_large.jpgJAKARTA - PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook pada Jumat, 3 Oktober 2025. Kejagung pun siap menghadapinya. "Insya Allah (Jaksa Jampidsus) siap hadir (di persidangan besok)," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, pada wartawan, Kamis (2/10/2025). Menurutnya, pihaknya membantah penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka tanpa adanya SPDP sebagaimana dipersoalkan pihak Nadiem Makarim. Pasalnya, SPDP itu telah ada dan diberikan kepada Penuntut Umum. "SPDP sudah dikasih, selama ini SPDP kan tidak (ada) kewajibannya (SPDP diberikan ke pihak tersangka). Kewajiban SPDP kan diberikan kepada penuntut umum," tuturnya. Dia menambahkan, pihaknya juga tak mempersoalkan alasan kubu Nadiem mempermasalahkan penetapan tersangkanya itu tidak sah. Sebab, itu bakal dibuktikan di persidangan nantinya. "Ya silakan saja nanti (dibuktikan) di (sidang) praperadilan," katanya.   JAKARTA - PN Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan sah tidaknya penetapan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook pada Jumat, 3 Oktober 2025. Kejagung pun siap menghadapinya. "Insya Allah (Jaksa Jampidsus) siap hadir (di persidangan besok)," ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, pada wartawan, Kamis (2/10/2025). Menurutnya, pihaknya membantah penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka tanpa adanya SPDP sebagaimana dipersoalkan pihak Nadiem Makarim. Pasalnya, SPDP itu telah ada dan diberikan kepada Penuntut Umum. "SPDP sudah dikasih, selama ini SPDP kan tidak (ada) kewajibannya (SPDP diberikan ke pihak tersangka). Kewajiban SPDP kan diberikan kepada penuntut umum," tuturnya. Dia menambahkan, pihaknya juga tak mempersoalkan alasan kubu Nadiem mempermasalahkan penetapan tersangkanya itu tidak sah. Sebab, itu bakal dibuktikan di persidangan nantinya. "Ya silakan saja nanti (dibuktikan) di (sidang) praperadilan," katanya.