<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Imbas Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun</title><description>Diketahui pemangkasan DBH membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.&#13;
</description><link>https://news.okezone.com/read/2025/10/08/338/3175289/pramono-kaji-ulang-subsidi-transportasi-umum-imbas-dana-transfer-dipangkas-rp15-triliun</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2025/10/08/338/3175289/pramono-kaji-ulang-subsidi-transportasi-umum-imbas-dana-transfer-dipangkas-rp15-triliun"/><item><title>Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Imbas Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun</title><link>https://news.okezone.com/read/2025/10/08/338/3175289/pramono-kaji-ulang-subsidi-transportasi-umum-imbas-dana-transfer-dipangkas-rp15-triliun</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2025/10/08/338/3175289/pramono-kaji-ulang-subsidi-transportasi-umum-imbas-dana-transfer-dipangkas-rp15-triliun</guid><pubDate>Rabu 08 Oktober 2025 13:00 WIB</pubDate><dc:creator>Muhammad Refi Sandi</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2025/10/08/338/3175289/pemerintah-Xyvp_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Imbas Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2025/10/08/338/3175289/pemerintah-Xyvp_large.jpg</image><title>Pramono Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum Imbas Dana Transfer Dipangkas Rp15 Triliun</title></images><description>JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung&amp;nbsp;mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Ibukota imbas pemangkasan dana transfer ke daerah atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat hampir Rp15 triliun.&#13;
&#13;
Diketahui pemangkasan DBH membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.&#13;
&#13;
&amp;quot;Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500 ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,&amp;rdquo; kata Pramono di Balai Kota Jakarta dikutip, Rabu (8/10/2025).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Nah berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,&amp;quot; sambungnya.&#13;
&#13;
Politikus PDIP ini menegaskan, bahwa untuk program prioritas terutama bagi masyarakat tidak mampu tidak terganggu sama sekali dengan pemangkasan anggaran.&#13;
&#13;
&amp;quot;Yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung&amp;nbsp;mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Ibukota imbas pemangkasan dana transfer ke daerah atau dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat hampir Rp15 triliun.&#13;
&#13;
Diketahui pemangkasan DBH membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2026 dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.&#13;
&#13;
&amp;quot;Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500 ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,&amp;rdquo; kata Pramono di Balai Kota Jakarta dikutip, Rabu (8/10/2025).&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
&amp;ldquo;Nah berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,&amp;quot; sambungnya.&#13;
&#13;
Politikus PDIP ini menegaskan, bahwa untuk program prioritas terutama bagi masyarakat tidak mampu tidak terganggu sama sekali dengan pemangkasan anggaran.&#13;
&#13;
&amp;quot;Yang jelas program prioritas bagi warga tidak mampu atau kurang beruntung tidak kami ganggu sama sekali,&amp;quot; pungkasnya.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
