Pemerintah Israel telah menyetujui rencana gencatan senjata, sekaligus pembebasan sandera yang ditahan di Gaza, demikian disampaikan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada Jumat (10/10/2025). https://news.okezone.com/read/2025/10/10/18/3175757/israel-setujui-rencana-pembebasan-sandera-di-gazaidhttps://news.okezone.com/read/2025/10/10/18/3175757/israel-setujui-rencana-pembebasan-sandera-di-gazahttps://news.okezone.com/read/2025/10/10/18/3175757/israel-setujui-rencana-pembebasan-sandera-di-gazaJum'at 10 Oktober 2025 06:21 WIBAwaludinPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (foto: AP News)https://img.okezone.com/content/2025/10/10/18/3175757/perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-Qk53_large.jpg TEL AVIV - Pemerintah Israel telah menyetujui rencana gencatan senjata, sekaligus pembebasan sandera yang ditahan di Gaza, demikian disampaikan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada Jumat (10/10/2025). “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,” bunyi pernyataan resmi tersebut, seperti dilansir dari bbc. Kesepakatan ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomatik intensif yang melibatkan sejumlah negara mitra untuk mengakhiri pertempuran dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Rencana tersebut juga menandai langkah signifikan menuju gencatan senjata yang diharapkan dapat meredakan ketegangan berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Namun, hingga saat ini, rincian teknis dan jadwal pembebasan sandera belum diungkap secara resmi oleh pemerintah Israel maupun pihak mediator.   Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mengerahkan sekitar 200 tentara ke Israel untuk membantu mendukung, dan memantau kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Seorang pejabat senior AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa pasukan tersebut akan membantu memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan serta memberikan dukungan logistik dan keamanan bagi upaya penyaluran bantuan ke Gaza. “Pasukan ini akan membantu mendirikan pusat koordinasi sipil-militer di bawah Komando Pusat AS (CENTCOM),” ujar pejabat tersebut. Pusat koordinasi itu akan berfungsi sebagai titik penghubung antara negara-negara mitra, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku sektor swasta dalam mengelola distribusi bantuan kemanusiaan.   Pejabat itu menegaskan, tidak ada pasukan AS yang akan dikirim langsung ke wilayah Gaza, melainkan tetap beroperasi dari Israel untuk mendukung koordinasi dan pengawasan di lapangan. Langkah ini melanjutkan kebijakan serupa tahun lalu, ketika AS mengerahkan sekitar 100 tentara ke Israel untuk membantu mengoperasikan sistem pertahanan udara Israel di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. TEL AVIV - Pemerintah Israel telah menyetujui rencana gencatan senjata, sekaligus pembebasan sandera yang ditahan di Gaza, demikian disampaikan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pada Jumat (10/10/2025). “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja pembebasan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal,” bunyi pernyataan resmi tersebut, seperti dilansir dari bbc. Kesepakatan ini disebut sebagai bagian dari upaya diplomatik intensif yang melibatkan sejumlah negara mitra untuk mengakhiri pertempuran dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Rencana tersebut juga menandai langkah signifikan menuju gencatan senjata yang diharapkan dapat meredakan ketegangan berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Namun, hingga saat ini, rincian teknis dan jadwal pembebasan sandera belum diungkap secara resmi oleh pemerintah Israel maupun pihak mediator.   Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mengerahkan sekitar 200 tentara ke Israel untuk membantu mendukung, dan memantau kesepakatan gencatan senjata yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Seorang pejabat senior AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa pasukan tersebut akan membantu memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan serta memberikan dukungan logistik dan keamanan bagi upaya penyaluran bantuan ke Gaza. “Pasukan ini akan membantu mendirikan pusat koordinasi sipil-militer di bawah Komando Pusat AS (CENTCOM),” ujar pejabat tersebut. Pusat koordinasi itu akan berfungsi sebagai titik penghubung antara negara-negara mitra, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pelaku sektor swasta dalam mengelola distribusi bantuan kemanusiaan.   Pejabat itu menegaskan, tidak ada pasukan AS yang akan dikirim langsung ke wilayah Gaza, melainkan tetap beroperasi dari Israel untuk mendukung koordinasi dan pengawasan di lapangan. Langkah ini melanjutkan kebijakan serupa tahun lalu, ketika AS mengerahkan sekitar 100 tentara ke Israel untuk membantu mengoperasikan sistem pertahanan udara Israel di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.