Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sebagai satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp15 triliun. https://news.okezone.com/read/2025/10/11/338/3176097/18-gubernur-protes-kenapa-pramono-legawa-dana-transfer-ke-jakarta-dipotong-rp15-triliunidhttps://news.okezone.com/read/2025/10/11/338/3176097/18-gubernur-protes-kenapa-pramono-legawa-dana-transfer-ke-jakarta-dipotong-rp15-triliunhttps://news.okezone.com/read/2025/10/11/338/3176097/18-gubernur-protes-kenapa-pramono-legawa-dana-transfer-ke-jakarta-dipotong-rp15-triliunSabtu 11 Oktober 2025 16:58 WIBMuhammad Refi SandiGubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: M Refi Sandi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/10/11/338/3176097/pramono_anung-34Sk_large.jpgJAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sebagai satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp15 triliun. Ia berharap meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 terpotong menjadi Rp79,06 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun, pembangunan di Jakarta tetap bisa dilanjutkan. “Saya sangat berharap bahwa pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan. Walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun, saya selalu orang yang berpandangan positif,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025). “Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini. Dengan dipotongnya Rp15 triliun, saya satu-satunya gubernur yang nggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh,” imbuhnya. Pramono secara tegas mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja keras dan cerdas demi membangun Jakarta, meskipun APBD mengalami pengurangan. “Tetapi, kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” tegasnya. Sebelumnya, 18 gubernur protes kebijakan pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Bahkan, pada Selasa, 7 Oktober 2025, para gubernur mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pertemuan tersebut, para gubernur menyampaikan keberatan mereka atas kebijakan pemotongan. Selain itu, juga dibahas mengenai anggaran infrastruktur serta permintaan agar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemotongan dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan APBN di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak. Kemenku menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah sementara guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif. Sebanyak 18 gubernur yang datang menemui Menkeu Purbaya pada Selasa, 7 Oktober 2025, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, terdiri dari: •    Gubernur Jambi •    Gubernur Aceh •    Gubernur Maluku Utara •    Gubernur Kalimantan Timur •    Gubernur Kalimantan Utara •    Gubernur Kepulauan Bangka Belitung •    Gubernur Banten •    Gubernur Kepulauan Riau •    Gubernur Jawa Tengah •    Gubernur Sulawesi Tengah •    Gubernur Sumatera Barat •    Gubernur DI Yogyakarta •    Gubernur Papua Pegunungan •    Gubernur Bengkulu •    Gubernur Sumatera Utara •    Gubernur Lampung •    Gubernur Sulawesi Selatan •    Gubernur NTB JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sebagai satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer atau Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp15 triliun. Ia berharap meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 terpotong menjadi Rp79,06 triliun dari sebelumnya Rp95,35 triliun, pembangunan di Jakarta tetap bisa dilanjutkan. “Saya sangat berharap bahwa pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan. Walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun, saya selalu orang yang berpandangan positif,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025). “Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini. Dengan dipotongnya Rp15 triliun, saya satu-satunya gubernur yang nggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh,” imbuhnya. Pramono secara tegas mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja keras dan cerdas demi membangun Jakarta, meskipun APBD mengalami pengurangan. “Tetapi, kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik,” tegasnya. Sebelumnya, 18 gubernur protes kebijakan pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Bahkan, pada Selasa, 7 Oktober 2025, para gubernur mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pertemuan tersebut, para gubernur menyampaikan keberatan mereka atas kebijakan pemotongan. Selain itu, juga dibahas mengenai anggaran infrastruktur serta permintaan agar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemotongan dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan APBN di tengah perlambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak. Kemenku menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah sementara guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif. Sebanyak 18 gubernur yang datang menemui Menkeu Purbaya pada Selasa, 7 Oktober 2025, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, terdiri dari: •    Gubernur Jambi •    Gubernur Aceh •    Gubernur Maluku Utara •    Gubernur Kalimantan Timur •    Gubernur Kalimantan Utara •    Gubernur Kepulauan Bangka Belitung •    Gubernur Banten •    Gubernur Kepulauan Riau •    Gubernur Jawa Tengah •    Gubernur Sulawesi Tengah •    Gubernur Sumatera Barat •    Gubernur DI Yogyakarta •    Gubernur Papua Pegunungan •    Gubernur Bengkulu •    Gubernur Sumatera Utara •    Gubernur Lampung •    Gubernur Sulawesi Selatan •    Gubernur NTB