Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut berbagai persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). https://news.okezone.com/read/2025/10/16/337/3177233/dpr-bentuk-panja-usut-masalah-lapas-kasus-ammar-zoni-jadi-pemicuidhttps://news.okezone.com/read/2025/10/16/337/3177233/dpr-bentuk-panja-usut-masalah-lapas-kasus-ammar-zoni-jadi-pemicuhttps://news.okezone.com/read/2025/10/16/337/3177233/dpr-bentuk-panja-usut-masalah-lapas-kasus-ammar-zoni-jadi-pemicuKamis 16 Oktober 2025 20:30 WIBFelldy UtamaAmmar Zoni (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/10/16/337/3177233/ammar_zoni-MyPd_large.jpg JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut berbagai persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Langkah ini diambil setelah mencuatnya kasus dugaan peredaran narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba yang melibatkan artis Ammar Zoni. “Ya, terkait kasus Ammar Zoni. Peristiwa seperti ini terus berulang, sehingga perlu ada asesmen menyeluruh untuk mencari tahu penyebabnya,” ujar Andreas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Menurut Andreas, pembentukan Panja diperlukan untuk menelusuri akar persoalan yang menyebabkan peredaran narkoba maupun pelanggaran lainnya terus terjadi di lapas. Selain itu, Komisi XIII juga menerima sejumlah keluhan dari kantor wilayah (kanwil) di daerah yang mengalami kekurangan infrastruktur pengawasan serta minimnya tenaga pengamanan. “Seorang petugas lapas harus mengawasi sekitar 40 narapidana. Ini menjadi persoalan serius, dan terjadi hampir di seluruh Indonesia,” jelasnya.   Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, masalah di lapas tidak hanya terkait kasus di Rutan Salemba saja, melainkan juga mencakup dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang menjadi pelaku utama dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya Panja, Komisi XIII DPR diharapkan dapat mendalami berbagai persoalan secara lebih komprehensif, termasuk mendengar masukan dari masyarakat dan para ahli. “Melalui Panja, kami bisa mendalami persoalan lebih jauh, mendengar dari masyarakat maupun para ahli,” pungkas Andreas. Sebagai informasi, Panja (Panitia Kerja) merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk melakukan pendalaman isu dan pengawasan terhadap kebijakan atau peristiwa tertentu, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret. JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut berbagai persoalan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Langkah ini diambil setelah mencuatnya kasus dugaan peredaran narkoba di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba yang melibatkan artis Ammar Zoni. “Ya, terkait kasus Ammar Zoni. Peristiwa seperti ini terus berulang, sehingga perlu ada asesmen menyeluruh untuk mencari tahu penyebabnya,” ujar Andreas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Menurut Andreas, pembentukan Panja diperlukan untuk menelusuri akar persoalan yang menyebabkan peredaran narkoba maupun pelanggaran lainnya terus terjadi di lapas. Selain itu, Komisi XIII juga menerima sejumlah keluhan dari kantor wilayah (kanwil) di daerah yang mengalami kekurangan infrastruktur pengawasan serta minimnya tenaga pengamanan. “Seorang petugas lapas harus mengawasi sekitar 40 narapidana. Ini menjadi persoalan serius, dan terjadi hampir di seluruh Indonesia,” jelasnya.   Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan, masalah di lapas tidak hanya terkait kasus di Rutan Salemba saja, melainkan juga mencakup dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang menjadi pelaku utama dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya Panja, Komisi XIII DPR diharapkan dapat mendalami berbagai persoalan secara lebih komprehensif, termasuk mendengar masukan dari masyarakat dan para ahli. “Melalui Panja, kami bisa mendalami persoalan lebih jauh, mendengar dari masyarakat maupun para ahli,” pungkas Andreas. Sebagai informasi, Panja (Panitia Kerja) merupakan alat kelengkapan DPR yang dibentuk untuk melakukan pendalaman isu dan pengawasan terhadap kebijakan atau peristiwa tertentu, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret.