KPK mengungkapkan, terdapat modus penyalahgunaan nama pegawai lepas untuk pencairan dana proyek dalam kasus dugaan korupsi di PT. Pembangunan Perumahan (PP). https://news.okezone.com/read/2025/10/17/337/3177422/kpk-ungkap-modus-korupsi-pt-pp-pakai-nama-pegawai-harian-lepas-cairkan-uangidhttps://news.okezone.com/read/2025/10/17/337/3177422/kpk-ungkap-modus-korupsi-pt-pp-pakai-nama-pegawai-harian-lepas-cairkan-uanghttps://news.okezone.com/read/2025/10/17/337/3177422/kpk-ungkap-modus-korupsi-pt-pp-pakai-nama-pegawai-harian-lepas-cairkan-uangJum'at 17 Oktober 2025 16:38 WIBNur KhabibiJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Foto: Dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2025/10/17/337/3177422/budi_prasetyo-Vq7A_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, terdapat modus penyalahgunaan nama pegawai lepas untuk pencairan dana proyek dalam kasus dugaan korupsi di PT. Pembangunan Perumahan (PP). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, hal tersebut didalami saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa empat saksi pada Kamis (16/10/2025). "Jadi ada subkon-subkon fiktif begitu ya yang dikerjakan di lingkup PT PP ini, diantaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, penyalahgunaan identitas," kata Budi yang dikutip Jumat (17/10/2025). Nama-nama tersebut kata Budi, digunakan guna mencairkan dana proyek. "Tujuannya adalah untuk melakukan pencairan fiktif dari proyek-proyek tersebut," ujarnya. Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero tahun anggaran 2022-2023. Berdasarkan hitungan sementara, perkara itu merugikan negara Rp80 miliar. "Hasil penghitungan sementara kerugian negara sementara yang pada perkara tersebut kurang lebih sebesar Rp80 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024). Dia menuturkan, penyidikan perkara itu telah dilakukan sejak 9 Desember 2024. KPK telah menetapkan dua tersangka. "KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujarnya.   JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, terdapat modus penyalahgunaan nama pegawai lepas untuk pencairan dana proyek dalam kasus dugaan korupsi di PT. Pembangunan Perumahan (PP). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, hal tersebut didalami saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa empat saksi pada Kamis (16/10/2025). "Jadi ada subkon-subkon fiktif begitu ya yang dikerjakan di lingkup PT PP ini, diantaranya menggunakan nama-nama pegawai harian lepas yang bekerja di PT PP, penyalahgunaan identitas," kata Budi yang dikutip Jumat (17/10/2025). Nama-nama tersebut kata Budi, digunakan guna mencairkan dana proyek. "Tujuannya adalah untuk melakukan pencairan fiktif dari proyek-proyek tersebut," ujarnya. Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero tahun anggaran 2022-2023. Berdasarkan hitungan sementara, perkara itu merugikan negara Rp80 miliar. "Hasil penghitungan sementara kerugian negara sementara yang pada perkara tersebut kurang lebih sebesar Rp80 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024). Dia menuturkan, penyidikan perkara itu telah dilakukan sejak 9 Desember 2024. KPK telah menetapkan dua tersangka. "KPK telah memulai penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujarnya.