Partai Perindo berupaya memperjuangkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). https://news.okezone.com/read/2025/11/05/337/3181414/perjuangkan-suara-rakyat-perindo-usul-ambang-batas-parlemen-diturunkan-jadi-1idhttps://news.okezone.com/read/2025/11/05/337/3181414/perjuangkan-suara-rakyat-perindo-usul-ambang-batas-parlemen-diturunkan-jadi-1https://news.okezone.com/read/2025/11/05/337/3181414/perjuangkan-suara-rakyat-perindo-usul-ambang-batas-parlemen-diturunkan-jadi-1Rabu 05 November 2025 01:15 WIBAchmad Al FiqriKetua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2025/11/05/337/3181414/ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-2f6X_large.jpg JAKARTA – Partai Perindo berupaya memperjuangkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dan menjalin komunikasi dengan partai-partai non-parlemen untuk menyiasati besaran ambang batas parlemen. “Banyak suara rakyat yang akhirnya tidak terakomodir, padahal itu adalah hak rakyat untuk memilih. Karena itu, kita akan terus memperjuangkan hal ini,” ujar Angela usai Rakernas Partai Perindo di Discovery Hotel, Jakarta Utara, Selasa (4/11/2025). Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menuturkan bahwa partainya mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan menjadi 1%. Menurutnya, hal ini perlu diperjuangkan bersama partai-partai non-parlemen untuk memastikan suara rakyat lebih proporsional. “Kami dari Partai Perindo mengusulkan agar parliamentary threshold diturunkan menjadi 1%. Kami juga sudah membangun komunikasi dengan partai-partai non-parlemen,” kata Ferry.   Ia menambahkan, Perindo berharap dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam penyusunan RUU Pemilu mendatang. “Demokrasi itu adil dan setara. Kita ingin semua rakyat terwakili, jangan sampai terjadi ketimpangan seperti pada Pemilu 2024 lalu,” tegas Ferry. Sementara itu, Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi menilai ambang batas parlemen seharusnya dihapus sama sekali. “Kalau bisa, 0%, bukan 1%,” ujarnya. Namun bila penghapusan tidak dimungkinkan, Agus mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen diterapkan secara per daerah pemilihan (dapil), bukan secara nasional. “Misalnya, di satu dapil, kalau satu partai mendapatkan 2%, maka bisa memperoleh kursi DPR RI. Jadi, tidak perlu berlaku nasional, cukup per dapil,” pungkasnya. JAKARTA – Partai Perindo berupaya memperjuangkan suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Salah satu langkahnya adalah dengan mendorong penurunan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dan menjalin komunikasi dengan partai-partai non-parlemen untuk menyiasati besaran ambang batas parlemen. “Banyak suara rakyat yang akhirnya tidak terakomodir, padahal itu adalah hak rakyat untuk memilih. Karena itu, kita akan terus memperjuangkan hal ini,” ujar Angela usai Rakernas Partai Perindo di Discovery Hotel, Jakarta Utara, Selasa (4/11/2025). Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menuturkan bahwa partainya mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan menjadi 1%. Menurutnya, hal ini perlu diperjuangkan bersama partai-partai non-parlemen untuk memastikan suara rakyat lebih proporsional. “Kami dari Partai Perindo mengusulkan agar parliamentary threshold diturunkan menjadi 1%. Kami juga sudah membangun komunikasi dengan partai-partai non-parlemen,” kata Ferry.   Ia menambahkan, Perindo berharap dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam penyusunan RUU Pemilu mendatang. “Demokrasi itu adil dan setara. Kita ingin semua rakyat terwakili, jangan sampai terjadi ketimpangan seperti pada Pemilu 2024 lalu,” tegas Ferry. Sementara itu, Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi menilai ambang batas parlemen seharusnya dihapus sama sekali. “Kalau bisa, 0%, bukan 1%,” ujarnya. Namun bila penghapusan tidak dimungkinkan, Agus mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen diterapkan secara per daerah pemilihan (dapil), bukan secara nasional. “Misalnya, di satu dapil, kalau satu partai mendapatkan 2%, maka bisa memperoleh kursi DPR RI. Jadi, tidak perlu berlaku nasional, cukup per dapil,” pungkasnya.