Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas gubernur Riau. https://news.okezone.com/read/2025/11/07/337/3181976/kpk-geledah-rumah-dinas-gubernur-riau-sita-cctv-hingga-dokumenidhttps://news.okezone.com/read/2025/11/07/337/3181976/kpk-geledah-rumah-dinas-gubernur-riau-sita-cctv-hingga-dokumenhttps://news.okezone.com/read/2025/11/07/337/3181976/kpk-geledah-rumah-dinas-gubernur-riau-sita-cctv-hingga-dokumenJum'at 07 November 2025 11:18 WIBNur KhabibiJuru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Foto: Dok Okezonehttps://img.okezone.com/content/2025/11/07/337/3181976/budi-L9hz_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas gubernur Riau pada Kamis (6/11/2025). Penggeledahan ini setelah KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. "Dalam penggeledahan tersebut, di antaranya penyidik menyita CCTV," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025). Selain itu, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Budi tidak merincikan apa saja dokumen dan barang bukti yang disita itu. "Selanjutnya penyidik akan mengekstraksi dan menganalisis barang bukti tersebut," ujarnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025). Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas gubernur Riau pada Kamis (6/11/2025). Penggeledahan ini setelah KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. "Dalam penggeledahan tersebut, di antaranya penyidik menyita CCTV," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025). Selain itu, tim penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Budi tidak merincikan apa saja dokumen dan barang bukti yang disita itu. "Selanjutnya penyidik akan mengekstraksi dan menganalisis barang bukti tersebut," ujarnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025). Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.