Asep mengatakan, seharusnya negara tidak perlu membayar atas penggunaan tanah tersebut. https://news.okezone.com/read/2025/11/11/337/3182753/kpk-buka-bukaan-soal-dugaan-korupsi-whoosh-sebut-tanah-negara-dijual-dengan-harga-tinggiidhttps://news.okezone.com/read/2025/11/11/337/3182753/kpk-buka-bukaan-soal-dugaan-korupsi-whoosh-sebut-tanah-negara-dijual-dengan-harga-tinggihttps://news.okezone.com/read/2025/11/11/337/3182753/kpk-buka-bukaan-soal-dugaan-korupsi-whoosh-sebut-tanah-negara-dijual-dengan-harga-tinggiSelasa 11 November 2025 00:01 WIBNur KhabibiKPK Buka-bukaan soal Dugaan Korupsi Whoosh/Okezonehttps://img.okezone.com/content/2025/11/10/337/3182753/kpk-JzPd_large.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Whoosh. Komisi antirasuah menduga, ada tanah negara yang kembali dijual ke negara. "Tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025). Asep mengatakan, seharusnya negara tidak perlu membayar atas penggunaan tanah tersebut. Pasalnya, Kereta Cepat Whoosh merupakan proyek negara. "Kalaupun itu misalkan kawasan hutan ya, dikonversi nanti dengan ada lahan yang lain lagi seperti itu," ujarnya. Lebih dari itu lanjut Asep, oknum tersebut menjual tanah negara tidak dengan harga wajar di pasaran, tapi lebih tinggi.   "Ada lahan-lahan milik negara, ada lahan yang kemudian dijual tidak sesuai dengan harga pasar, dan jauh lebih tinggi, dan lain-lain," ungkapnya. "Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar, dan kita akan kembalikan kepada negara, seperti itu," pungkasnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Whoosh. Komisi antirasuah menduga, ada tanah negara yang kembali dijual ke negara. "Tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025). Asep mengatakan, seharusnya negara tidak perlu membayar atas penggunaan tanah tersebut. Pasalnya, Kereta Cepat Whoosh merupakan proyek negara. "Kalaupun itu misalkan kawasan hutan ya, dikonversi nanti dengan ada lahan yang lain lagi seperti itu," ujarnya. Lebih dari itu lanjut Asep, oknum tersebut menjual tanah negara tidak dengan harga wajar di pasaran, tapi lebih tinggi.   "Ada lahan-lahan milik negara, ada lahan yang kemudian dijual tidak sesuai dengan harga pasar, dan jauh lebih tinggi, dan lain-lain," ungkapnya. "Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar, dan kita akan kembalikan kepada negara, seperti itu," pungkasnya.